Ketika daerah lain giat membangun, Sidoarjo malah giat berkonflik. Mulai penolakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 Bupati Sidoarjo oleh DPRD.
Demo entah oleh siapa hari ini di pendopo kabupaten, 7 kepala desa ditahan, kantor DPRD digeruduk 20 kepala desa yang gelisah melihat konflik eksekutif-legislatif, 4 kepala dinas yang mantan dan aktif juga berurusan hukum, gonjang-ganjing P-APBD 2025 dan segudang masalah yang seperti tak berujung dan tak berkesudahan.
Benar-benar susah, mau dibilang apa kalau begini. Apa bisa diselesaikan, dan siapa yang bisa menyelesaikan. Tidak bisakah Sidoarjo kembali normal seperti di masa lalu. Dengan banyaknya penahanan perkara hukum, pejabat jadi was-was takut salah.
Ini kesialan, karma, balas dendam, sakit hati atau apa yang seolah bertubi-tubi menghajar sidoarjo. Salah satunya fungsi kelembagaan tidak akan efektif bila PAK tersenggol.
Bekerja hati-hati saja masih kena, apalagi kalau sampai teledor. Eks kepala dinas PU Cipta karya yang sekarang jadi pesakitan di Kejari, menurut saya, adalah type pejabat yang tekun. Ekstra hati-hati dan tidak pernah neko-neko menjalankan tugasnya.
Sebut saja Sulaksono, Dwijo, Agoes, bukan pejabat yang type gampangan untuk berbuat salah apalagi melawan hukum. Kontraktor sering ngeluh, untuk bertemu saja susahnya bukan main. Bahkan ditelpon saja gak diangkat.
Para pejabat ini menjauhkan koneksitas yang berhubungan dengan proyek. Mereka sudah hati-hati dan pasti tidak ada mensrea (niat) jahat memperkaya diri.
Perasaan was-was saya pastikan melanda seluruh pejabat terutama di bagian proyek. Satu kena perkara hukum, akan menyisir lainnya dengan pasal turut serta. Kalau begini satu gerbong bisa kena … Haduh biyung.
