F-Golkar Minta Bantuan Desa Diberikan Utuh
Sidoarjo – cakrajatim.com: Tujuh fraksi DPRD Sidoarjo menyampaikan pandangan umumnya terhadap RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dalam rapat paripurna yang berlangsung, Selasa (1/7) siang di Gedung DPRD Sidoarjo.
jubir fraksi PDI-P, Kusumo Adi Nugroho SE, menyatakan, dalam ketentuan UU nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor 11/2020 tentang cipta kerja, perlu menetapkan Perda tentang RPJMD 2025 – 2029.
PDI-P beranggapan RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 tahun yang memuat visi misi dan arah pembangunan daerah yang harus berpedoman RPJMD provinsi Jatim dan RPJM nasional.
RPJMD hendaknya memiliki dasar keterkaitan yang kuat, hal ini mencerminkan kesinambungan antara jangka Menengah dan panjang. “Akan tetapi FPDI-P melihat isu penguatan kerjasama multipihak lintas daerah belum teridentifikasi dalam RPJMD, ” Ujar jubir F PDI-P.
Partai banteng ini melihat terdapat satu isu strategis yang belum ada program unggulannya seperti isu peningkatan investasi di pengembangan wilayah berbasis keterkaitan antar daerah dalam percepatan sektor strategis metropolitan. Dalam pandangan umumnya, PDI-P meminta agar ada program unggulan untuk menjawab isu strategis tersebut.
Dalam pengamatan fraksi, pada akhir 2029 nanti HLA (Harapan Lama Sekali) dengan rata-rata lama sekolah ditargetkan 4,36 tahun. Hal ini dapat diartikan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui layanan pendidikan yang berkualitas. Di sini fraksi PDIP belum melihat ada komitmen kuat untuk mempercepat target kinerja.
Fraksi PDI-P meminta Pemkab menghitung dengan cermat terkait proyeksi pendanaan keuangan daerah yang dikaitkan dengan pelaksanaan 14 program unggulan Bupati selama 5 tahun ke depan.
Bantuan beasiswa untuk 20.000 penerima baik katagori IPK maupun non IPK, PDI-P meminta dasar untuk menentukan jumlah penerima darimana, berapa besarannya, dan kenapa mesti berbeda.
Jubir Fraksi Golkar, Wahyu Lumaksono, S.pd, meneguhkan sikap Golkar untuk mengawal BKK desa sebesar Rp 500 juta. Dalam pengamatan Fraksi Golkar, bantuan desa tidak diberikan secara utuh melainkan separuhnya saja.
Atau mungkin bantuan itu akan habis dan dapat devisit anggaran desa. Karena dalam draft RPJMD yang saat ini dibahas Pansus 1 DPRD Sidoarjo,ternyata bantuan desa masih dipotong untuk pengeluaran insentif RTRW, BPD, LPMD, LAMA, Purna Kades.
Seluruh pengeluaran sudah tersedia nomenklaturnya, sehingga tak perlu bantuan desa dipotong untuk insentif lembaga lain.
Padahal seharusnya bantuan desa diterima secara utuh Rp 500 juta. menegaskan fraksinya menaruh perhatian serius terhadap masih tingginya angka prevalensi stunting di Sidoarjo. Stunting bukan sekedar masalah kesehatan saja tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia.
Golkar mendorong ke depan penurunan prevalensi stunting dijadikan prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
Terhadap rumah tangga yang tidak memiliki akses hunian layak, Fraksi Golkar mengharapkan program perumahan rakyat diperluas guna menjamin akses masyarakat yang berpenghasilan rendah terhadap tempat tinggal layak dan berkelanjutan.
Tentang penurunan indeks pelayanan publik di kabupaten Sidoarjo, Fraksi Golkar menilai kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat masih lemah.
Golkar mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah, kapasitas SDM aparatur serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital yang dapat melayani masyarakat dengan cepat, transparan dan akuntabel.
Hal lain yang disoroti Golkar adalah ketidakterpaduan dan SOP antar organisasi perangkat daerah berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Tentu ini berdampak menurunnya kualitas pelayanan, tumpang tindih kewenangan dan akuntabel kinerja pelayanan. Karena SOP yang seragam dan terintegrasi antar OPD. terutama dalam pelayanan dasar dan perijinan.
Koperasi Merah Putih
Dalam bidang koperasi, Fraksi Golkar menekankan agar implementasi program koperasi merah putih dapat diselaraskan dengan badan usaha milik desa (bumdes). Agar pula dapat menghindari tumpang tindih kewenangan.
Memperkuat efektifitas pemberdayaan masyarakat desa serta menciptakan ekosistem ekonomi yang terintegrasi, produktif dan berkelanjutan.
Perlu adanya penguatan program ketahanan pangan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah ancaman perubahan iklim. Golkar juga mendesak optimalisasi lahan pertanian, pemberdayaan petani lokal serta penguatan cadangan pangan daerah guna mewujudkan sistem pangan yang tangguh.
Banjir
Penanganan banjir di Sidoarjo membutuhkan grand design yang terintegrasi berbasis data dan berkelanjutan. Pemkab diminta menyusun perencanaan jangka menengah dan panjang yang melibatkan penataan drainase, Normalisasi sungai. Kordinasi tingkat wilayah agar permasalahan banjir dapat ditangani secara parsial.
Fraksi ini masih melihat pengelolaan sampah masih menjadi tantangan serius yang berdampak langsung pada kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Sistem pengelolaan sampah terpadu harus diperkuat mulai dari pengurangan sampah di hilir (sumber), peningkatan fasilitas daur ulang hingga optimalisasi pemrosesan akhir.
Selain itu partisipasi masyarakat harus ditingkatkan sebagai bagian dari solusi jangka panjang menuju Sidoarjo yang bersih.
PKB
Fraksi PKB meminta Bupati menjawab sejumlah isu strategis dalam RPJMD 2025-2045 tidak dianalisis keterkaitannya di dalam isu strategis RPJMD 2025 – 2029. Padahal sangat relevan dengan tematik visi “menara desa membangun kota menuju Sidoarjo menjadi metropolitan, inklusif, berdaya saing.
Jubir Fraksi PKB, M Rojik menggatakan, Dalam hal penurunan sejumlah target kinerja yang sangat minum bahkan ditargetkan menurun dari tahun 2024. PKB menanyakan bagaimana formulasi penghitungannya.
Dalam draft RPJMD belum ada perumusan perencanaan teknis implementasi 14 program unggulan kepala daerah. Khususnya ke dalam pelaksanaan RPMD (sebagai basis penyusunan RKPD.
PKB juga menyoroti belum adanya sinergitas antara Pemkab dengan OPD dalam proses penyusunan RPJMD. Masih ada ditemukan ketidaksingkronan antar-program dengan OPD terkait dalam draft RPJMD.
RPJMD juga tidak terlihat dalam program Masing-masing dinas. PKB menyoroti program unggulan 100 ribu lapangan kerja belum realistis. PKB juga minta penjelasan program bantuan Rp 500 juta/desa yang diberikan setiap tahun. Apakah jumlahnya sama semua desa/kelurahan.
BKK Rp 500 juta
Fraksi Nasdem/Demokrat ikut menyoroti BKK (Bantuan Keuangan Khusus) yang diberikan per desa/kelurahan..Fraksi ini meminta ketegangan jawaban Bupati apakah jumlah bantuan Rp 500 juta diberikan sama ke semua desa/kelurahan.
Jubir Fraksi, Muh. Zakaria Dimas Pratama S. Kom, meminta jawaban Bupati dalam mengatasi masalah penganguran, tekanan pada infrastruktur dan pelayanan publik. Tentang tingginya permintaan pendidikan baik formal maupun nonformal. Adanya kesenjangan pendidikan dengan pasar kerja.
Fraksi meminta penjelasan Bupati bahwa terdapat 20.000 UMKM naik kelas. Dimas mengatakan fraksinya ingin tahu kenaikan usaha mikro berapa persen, dan makro naik berapa persen.
Nasdem/demokrat minta jawaban program bus sekolah gratis. Persiapan trayeknya di mana saja, kesiapan armadanya, jenis armadanya dan berlaku di mana saja?
Harapan Fraksi Nasdem/demokrat, untuk tunjangan kader Posyandu dan P3AKB supaya diakurasi datanya lagi agar tidak mendapatkan tunjangan ganda yang berasal dari sumber yang sama APBD.
Harus ada perencanaan jumlah yang akurat untuk pemberian insentif pada guru ngaji, kader posyandu dan P3AKB. (Adv, hds)
