Sidoarjo – cakrajatim.com: Sebenarnya sudah sangat terlambat Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan Perpres 80 tahun 2018 Untuk membangun Flyover Gedangan. Sudah lewat 7 sejak terbitnya Perpres, mulai menyiapkan pembenahan untuk merealisasi proyek bernilai Rp 380 miliar.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih Andono menyatakan Pemkab mulai menggagas untuk merealisasi Perpres itu. Apabila Sidoarjo melepas anggaran tersebut efeknya pemerintah pusat akan mengalihkan anggaran sebesar itu untuk daerah lain. ‘Ya eman, kalau anggaran sebesar tidak bisa kita gunakan, ” Terangnya.
Namun untuk merealisasikan pembangunan yang tertuang dalam Perpres 80 juga tidak mudah. Pemkab Sidoarjo setidaknya harus menyiapkan uang APBD melebihi Rp 250 miliar. Uang itu untuk pengadaan tanah saja. Kebutuhan anggaran daerah sebesar itu tidak cukup tersedia di satu tahun.
Daerah tidak punya anggaran sebesar itu untuk kebutuhan satu tahun. Kemampuan daerah satu tahun paling Rp 100 miliar. Berarti harus dicicil 3 tahun. Itupun kalau tidak bengkak anggarannya.
Kalau kelamaan tidak di bangun yang dikuatirkan anggota fraksi Golkar ini, uang yang disediakan Perpres Rp 380 miliar akan melayang ke daerah. “Ini yang kita gak mau, jadi kita harus berupaya keras untuk melanjutkan, ” Desaknya.
Karena akibatnya bisa fatal bila Sidoarjo tidak mampu menyerap anggaran Perpres, gak bakalan Sidoarjo diberi anggaran lagi untuk flyover Gedangan. Alasannya Sidoarjo tidak mampu.
Namun demikian Warih merasa yakin bila Sidoarjo memulai proyek ini dengan membebaskan tanah, pasti pusat akan mengucurkan anggaran pusat Rp 380 miliar. Jadi uang APBN tetap aman untuk Sidoarjo. Harapan Warih, “dimulai saja pembebasan tahun ini toh, APBD sudah menyiapkan Rp 60 miliar. Tahun depan (2026) dianggarkan lagi, ” Pintanya.
Anggota DPRD dari fraksi PAN, Emir Firdaus, juga menaruh pesimis flyover ini terwujud dikarenakan Badan Pertanahan Sidoarjo sudah menghitung kebutuhan pengadaan tanah yang dibayar APBD mencapai Rp 350 miliar. “Darimana kita uang sebanyak itu, APBD Sidoarjo banyak diserap oleh visi misi Bupati.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menginginkan pembangunan flyover Gedangan terwujud. Ini cara terbaik untu mengurai kemacetan yang ada di wilayah Sidoarjo.
Sejak diresmikannya fly over Juanda pada 2024 lalu, pemerintah daerah dinilai mampu mengurangi tingkat kemacetan di seputaran Aloha. Flyover Juanda adalah infrastruktur jalan layang yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tepatnya di persimpangan Bundaran Aloha yang menghubungkan Jalan Nasional Surabaya–Sidoarjo dengan Jalan Akses Bandara Juanda.
Pembangunan flyover Gedangan ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama di perlintasan sebidang rel kereta api yang ada di kawasan tersebut.
Selain mengurangi tingkat kemacetan, keberadaan flyover Juanda juga mampu meningkatkan aksesibilitas / memperlancar arus lalu lintas menuju bandara Internasional Juanda.
Pemerintah Daerah masih mempunyai pekerjaan rumah untuk menuntaskan rencana pembangunan flyover Gedangan. Mengingat, kemacetan kerap terjadi di kawasan tersebut.
Masih menekankan pentingnya koordinasi intensif agar progres proyek pembangunan flyover Gedangan dapat berjalan. Baik masalah pembebasan lahan maupun anggaran.
“Dalam menyiapkan lahan, harapan saya secepatnya duduk bersama antara DPRD, teman-teman di PU, karena ini bagian dari strategis provinsi,” pintanya.
Abdillah Nasih menjelaskan, bahwa pembahasan detail anggaran rencana akan dimatangkan di perubahan (PAK) pada bulan ini. Ia berharap perencanaan anggaran dapat diatur dengan baik, termasuk jika terjadi kekurangan di pos-pos tertentu, seperti di proyek frontage maupun pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Gedangan.
Disamping itu, lanjut Abdillah Nasih, pemerintah daerah juga harus memperhatikan dari aspek sosial ekonomi masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan flyover Gedangan tidak berdampak negatif pada kawasan kumuh atau menimbulkan kematian ekonomi di sekitar lokasi proyek.
“Konsepnya jangan memindah kekumuhan, banyak flyover di daerah lain tanpa kajian mendalam, yang akhirnya membuat ekonomi mati.
Senada disampaikan Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Moh. Nizar. Pihaknya mengaku sangat mendukung upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan flyover Gedangan. Mengingat dikawasan tersebut kerap terjadi kepadatan lalu lintas (macet).
“Sudah saatnya pembangunan flyover Gedangan dilanjutkan. Karena setelah flyover aloha sudah jadi, kemacetan bergeser ke Gedangan,” ungkapnya.
Pengerjaan pembangunan flyover Gedangan rencananya akan dilakukan oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, pemerintah daerah Sidoarjo berkewajiban menyiapkan lahannya (pembebasan lahan). Sehingga jika pembebasan lahan tidak segera disiapkan maka akan berdampak pada tertundanya pembangunan flyover Gedangan.
“Untuk mekanisme dan rencana anggaran dalam pembebasan lahan, mungkin akan dibahas lagi nanti bersama legislatif. Harapan kami bisa secepatnya dilakukan pembahasan lebih lanjut,” tandasnya.
Sekedar diketahui Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp.60 Miliar dari total Rp. 200 miliar anggaran yang dibutuhkan dalam pembebasan lahan. Hingga saat ini proses pembebasan lahan sedang dilakukan.
“Pemda menargetkan tahun ini bisa diselesaikan untuk pembebasan lahannya. Untuk tahap awal kami sudah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp.60 miliar untuk pembebasan lahan,” ujar Bupati Sidoarjo, Subandi.
Ia menambahkan bahwa data lengkap terkait jumlah lahan yang akan dibebaskan, hingga saat ini masih menunggu hasil pengukuran dari pihak PU, yang saat ini masih dalam proses survei di lapangan. Meski begitu, pemerintah optimis masyarakat akan mendukung kelancaran pembebasan lahan demi kelancaran proyek infrastruktur strategis tersebut.
“Kalau ada yang tidak mau, kita jelaskan bahwa tanah dan air itu milik negara. Kalau negara membutuhkan, kita lakukan. Mudah-mudahan masyarakat mendukung karena ini memang prioritas kita,” pungkasnya.
Proyek flyover Gedangan diharapkan dapat mengurangi kemacetan di daerah tersebut, yang selama ini menjadi salah satu titik rawan macet di Sidoarjo, terutama di sekitar kawasan Aloha
Salah satu rencana pemerintah untuk mengurai kemacetan di flyover Gedangan adalah membangun flyover Gedangan pada tahun 2025. Flyover Gedangan sebenarnya sudah dikaji sejak beberapa tahun yang lalu dan telah masuk sebagai proyek percepatan pembangunan Gerbangkertosusila di Perpres nomor 80/2019.
Dr. Dadang Suprianto, Kepala Bidang Keselamatan Transportasi Masyarakat Indonesia (MTI) Sidoarjo menjelaskan urgensi pembangunan flyover Gedangan. Terutama berkaitan dengan tingkat kepadatan lalu lintas di sana.
“Dengan konflik 2 fase, akhirnya ada tundaan (delay) dari sisi Surabaya arah Sidoarjo. Begitu pula dari Sidoarjo, dari Sukodono terawan (kendaraan saling bertemu) karena arus dari Sidoarjo. Yang membuat parah lalu lintas didominasi di ruas jalan nasional,” kata Dadang.
“Di samping itu,” lanjutnya, “perlintasana sebidang yang ada di stasiun Gedangan menambah delay dari sisi Sedati maupun dari sisi Surabaya menuju arah Sedati, kemudian dari arah Sidoajo ke Sedati”. Ujar dadang.
Berdasarkan teori, menurut Dadang, frekuensi kereta api yang lewat menambah jumlah volume lalu lintas. Jika sudah melebihi, maka seharusnya sudah tidak boleh lagi ada perlintasan yang menjadi sebidang. Artinya, bisa dengan membangun flyover atau underpass sebagai alternatif.
“Hasil penelitian kami waktu itu terpilih flyover karena tidak membutuhkan biaya yang besar dan kondisi air tanah cukup tinggi di situ, karena bekas tambak. Kurang cocok untuk underpass,” ujar Dadang. (Adv, hds)
