Sidoarjo – cakrajatim.com: Yang diharapkan DPRD Sidoarjo, proyek RSUD Sedati, jangan molor lagi seperti tahun 2025 lalu di mana rekanan dari Surabaya tidak mampu melanjutkan saat proyek baru berjalan sekitar 25%.
Langkah PT Jaya Kirana Sakti (JKS) untuk memenangkan tender proyek lanjutan pembangunan Rumah Sakit (RS) Sedati benar-benar berjalan mulus tahun 2026. jangan sampai meniru kontraktor lama yang pergi sebelum menyelesaikan tugas hingga tuntas.
Dari 11 peserta yang mengajukan penawaran harga, hanya perusahaan jasa konstruksi itu yang dinyatakan lolos secara administrasi maupun teknis oleh Unit Layanan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (ULBPJ) Kabupaten Sidoarjo.
Tender ulang terpaksa dijalankan lagi tahun 2026 namun nilai pagu dikurangi sesuai kondisi lapangan. Setelah berakhirnya masa sanggah per tanggal 8 Juni 2026 (Senin) pukul 08.00, tidak ada satu pun dari peserta lain melayangkan surat sanggahan atas keputusan hasil tender lanjutan pembangunan RS tipe B Sedati dengan anggaran pagu Rp 47,5 miliar.
Sehingga keputusan kelompok kerja ULPBJ Sidoarjo tidak berubah,–PT JKS yang mengajukan penawaran senilai Rp 42,6 miliar, atau turun sekitar Rp 5 miliar dari pagu anggaran telah final sebagai pemenang.
Perusahaan berkantor di Puri Taman Asri Blok AA/17 Pagesangan, Surabaya dinyatakan sebagai pemenangnya.
Kontraktor pelaksana nantinya diwajibkan menerapkan pengendalian mutu secara ketat, menyusun shop drawing, membuat laporan progres berkala, hingga menyusun as built drawing sebelum proses serah terima pekerjaan.
Dengan target waktu pelaksanaan sekitar enam bulan, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026 sehingga dapat segera mendukung peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sidoa
Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih SM, mengatakan pembangunan RS Sedati itu bernilai strategis sebagai langkah untuk pemerataan layanan kesehatan masyarakat. Pihaknya berharap kelanjutan pembangunan rumah sakit ini berjalan baik, termasuk pihak kontraktor harus mengerjakaan sesuai dokumen kontrak dengan menjaga kualitas bangunan.
“Semoga berjalan lancar dan dikerjakan kontraktor yang benar-benar profesional. Tidak seperti tahun kemarin yang sempat mangkrak,” katanya.
“Pembangunan RS Sedati itu harus diselesaikan tahun ini, dan mulai dioperasional tahun depan untuk peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tegasnya.
DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, mengatakan penambahan fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan mendesak, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
Proyek Strategis Peningkatan Layanan Kesehatan. pembangunan RSUD Sedati merupakan salah satu proyek strategis Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Sedati dan sekitarnya.
DPRD Sidoarjo bersama pemerintah daerah telah menargetkan pembangunan dua Puskesmas baru pada tahun 2026 guna memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Penambahan fasilitas kesehatan ini menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan bisa lebih merata, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi,” ujar Abdillah Nasih.
Nasih sebutan akrab Abdillah Nasih menegaskan, pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh berjalan lambat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. DPRD ingin masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan dekat dengan tempat tinggal mereka.
Dalam pelaksanaannya, DPRD Sidoarjo juga membuka opsi fleksibilitas pembangunan, baik melalui pembangunan gedung baru maupun peningkatan status Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas penuh.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan tanpa harus menunggu pembangunan baru secara keseluruhan.
“Terutama di kecamatan yang padat penduduk, seperti di Taman maupun di Waru itu membutuhkan tambahan puskesmas agar pelayanan kesehatan lebih baik,” ucapnya.
Nasih sebutan akrab Abdillah Nasih menegaskan, pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh berjalan lambat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. DPRD ingin masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan dekat dengan tempat tinggal mereka.
Dalam pelaksanaannya, DPRD Sidoarjo juga membuka opsi fleksibilitas pembangunan, baik melalui pembangunan gedung baru maupun peningkatan status Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas penuh.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan tanpa harus menunggu pembangunan baru secara keseluruhan.
“Terutama di kecamatan yang padat penduduk, seperti di taman maupun di Waru itu membutuhkan tambahan puskesmas agar pelayanan kesehatan lebih merata,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, mengatakan jumlah Puskesmas yang ada saat ini belum mampu mengimbangi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Bangun menyampaikan, mengacu pada standar Kementerian Kesehatan terkait rasio ideal Puskesmas dengan jumlah penduduk.
Ruang lingkup pekerjaan rsud Sedati meliputi penyelesaian pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pematangan lahan, struktur bangunan, arsitektur, mekanikal elektrikal dan plumbing (MEP), hingga pembangunan fasilitas penunjang seperti sistem drainase, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pagar lingkungan, dan lanskap kawasan.
Dengan target waktu pelaksanaan sekitar enam bulan, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026 sehingga dapat segera mendukung peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
Berdasarkan dokumen pekerjaan, kondisi lapangan saat ini menunjukkan sebagian struktur utama bangunan telah terbangun, meliputi pondasi, pile cap, kolom, balok dan pelat lantai beton bertulang pada beberapa zona.
Tender pembangunan gedung RSUD Sedati senilai Rp47,5 miliar. proses lelang proyek strategis layanan kesehatan itu mulai disorot setelah muncul keluhan soal persyaratan tender yang dinilai mempersempit persaingan.
Sorotan muncul pada syarat surat dukungan gas medik yang dianggap menjadi faktor penentu dalam seleksi peserta. Bahkan, salah satu kontraktor nasional memilih mundur karena menilai aturan tersebut berpotensi mempengaruhi kompetisi.
“Persyaratannya tampak mudah, tapi justru bisa jadi faktor penentu dalam persaingan tender,” ujar seorang kontraktor.
Tender RSUD Sedati sendiri telah berjalan hampir satu bulan. Berdasarkan data LPSE, sebanyak 90 perusahaan konstruksi dari berbagai daerah ikut mendaftar, mulai Sidoarjo, Surabaya, Semarang, Bekasi hingga Jakarta. Namun hanya 11 perusahaan yang lolos ke tahap penawaran harga.
Kondisi itu memicu perhatian DPRD Sidoarjo. Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo H. Emir Firdaus meminta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) lebih hati-hati menentukan pemenang tender.
Ia mengingatkan kegagalan proyek tahun lalu yang berakhir pemutusan kontrak tidak boleh kembali terjadi pada pembangunan RSUD Sedati yang menjadi kebutuhan masyarakat Sidoarjo timur.
“Panitia harus benar-benar cermat saat evaluasi. Jangan sampai proyek mangkrak lagi,” tegas Emir.
Politisi PAN itu menilai penetapan pemenang tidak cukup hanya berdasarkan harga termurah. Menurutnya, kemampuan teknis dan rekam jejak kontraktor harus menjadi perhatian utama agar proyek tidak bermasalah di tengah jalan.
“Semua tahapan harus sesuai aturan dan transparan agar tidak merugikan pengadaan,” katanya.
Dalam dokumen penawaran, harga terendah diajukan PT Chiko Karya Pratama Semarang sebesar Rp37,652 miliar. Disusul PT Sultan Sukses Mandiri Jakarta Rp39,900 miliar dan PT Lestari Asi Sejahtera Bekasi Rp40,002 miliar.
Proyek RSUD Sedati kini menjadi perhatian publik karena dinilai penting untuk memperkuat layanan kesehatan di kawasan timur Sidoarjo yang terus berkembang. “Publik pun menunggu apakah proses evaluasi benar-benar berjalan objektif atau justru kembali memunculkan polemik baru, “pungkasnya.
Pengadaan telah melakukan evaluasi administrasi dan teknis secara ketat sebelum menetapkan pemenang. Harapannya pembangunan RSUD Sedati dapat berjalan sesuai jadwal dan selesai tepat waktu,” ujarnya.
Selain memenuhi persyaratan administrasi, perusahaan pemenang juga dinilai memiliki kemampuan permodalan yang memadai serta pengalaman dalam mengerjakan proyek fasilitas kesehatan.
Setelah pengumuman pemenang, panitia membuka masa sanggah bagi peserta tender yang keberatan terhadap hasil evaluasi.
“Masa sanggah diberikan selama lima hari kerja sejak pengumuman pemenang. Karena batas waktu jatuh pada hari libur, maka masa sanggah berakhir pada Senin, 8 Juni 2026,” jelasnya.
Lebih lanjut menurut PBJ menjelaskan bahwa peserta yang mendaftar sekitar 96, yang memasukkan penawaran 11 peserta. “
Dalam paket tersebut telah mendapatkan pendampingan langsung dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) pada setiap tahapannya,”ujar PBJ.(adv, hd)
