JAKARTA, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa berkomitmen untuk siap tancap gas memberantas kemiskinan ekstrem di Jatim sehingga, turut mewujudkan target Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yaitu kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.
“Setelah menerima data P3KE dari Presiden Jokowi, yang merupakan data dengan nama dan alamat penduduk untuk sasaran intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka saya nyatakan kami siap tancap gas,” tegasnya.
Dia mengatakan itu dalam acara penyerahan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan pengarahan dari Presiden Jokowi kepada seluruh pimpinan kementerian dan lembaga serta kepala daerah provinsi dan kabupaten atau kota se-Indonesia di Jakarta Convention Center Jakarta, Kamis (29/9).
Khofifah mengatakan, data P3KE akan menjadi acuan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dan mendapatkan intervensi agar mereka bisa naik kelas dari status miskin ekstrem menjadi lebih sejahtera.
Dia juga bersyukur karena sejauh ini upaya penurunan kemiskinan di Jatim telah terlihat hasilnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jatim tercatat sebagai provinsi dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi secara nasional.
periode Maret-September 2021, penurunan angka kemiskinan di Jatim mencapai 313.130 jiwa.
“Kemudian, pada periode Maret 2021-Maret 2022, penurunan angka kemiskinan berhasil mencapai angka 391.400 jiwa. Tertinggi nasional,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (30/9/2022).
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu pun terus mengajak seluruh elemen strategis untuk bergandengan tangan, bersinergi, dan berkolaborasi menghadapi tantangan yang ada.
Sebab, menurut Khofifah, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci menghadapi segala tantangan. Kolaborasi juga menjadi bukti adanya hubungan yang harmonis dari semua elemen.
“Elemen-elemen strategis di Jatim semua insya Allah akan terus bersinergi, berkolaborasi mengatasi tantangan saat ini,” sebutnya.
hofifah mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tengah berupaya menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dia berharap, adanya Data P3KE yang berisi nama dan alamat sasaran penerima bantuan bisa membantu penyaluran menjadi lebih tepat sasaran.
“Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih, bantuan lebih tepat sasaran dan bisa lebih merata,” ungkapnya.
Dia menerangkan, saat ini Jatim memiliki 25 kabupaten atau kota yang menjadi daerah percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
Di 25 daerah tersebut, Pemprov Jatim menggelontorkan berbagai program penyejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkat kesejahteraan. (di)
