Sidoarjo ‐ cakrajatim.com: Hubungan kerja yang baik antara kepala desa, lurah, sekretaris desa, dan seluruh perangkat adalah kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
Bupati Sidoarjo Subandi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong di Royal Hotel Tretes, Pasuruan, Minggu (8/11/2026), mengatakan harmonisasi dan profesionalisme merupakan kunci percepatan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, seluruh aparatur desa harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 agar tata kelola pemerintahan berjalan profesional dan akuntabel.
Bahwa hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dan perangkat desa dapat menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Karena itu, ia meminta camat dan sekretaris kecamatan untuk terus melakukan pembinaan serta memperkuat koordinasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Saya ingin antara pemerintah desa dan kelurahan dengan perangkatnya terbangun harmonisasi yang baik. Kalau kepala desa dan lurah beserta perangkatnya tidak sinkron, maka pemerintahan akan terganggu dan pembangunan menjadi terhambat,” tegas Subandi.
Menurutnya, kepala desa harus memiliki roadmap pembangunan yang jelas agar seluruh program dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Subandi mengungkapkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus mendukung pembangunan desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
BKK Rp 600 juta/desa
Insyaallah tahun 2027 BKK untuk desa kurang lebih sebesar Rp600 juta per desa. Ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.
Selain BKK, Subandi juga menyoroti program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) sebagai instrumen percepatan pembangunan yang memperkuat peran camatdalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
PIWK kami hadirkan untuk memperkuat peran camat dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan percepatan pembangunan wilayah.
Dengan PIWK, kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan, normalisasi saluran, dan infrastruktur dasar lainnya dapat ditangani lebih cepat. Jika kecamatan memiliki PIWK dan desa didukung BKK, maka percepatan pembangunan akan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat,” urainya.
Sementara itu, Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan mengatakan kegiatan bimtek menjadi bagian dari komitmen Kecamatan Porong dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa dan kelurahan melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.
Peserta mendapatkan materi terkait pengadaan barang dan jasa, administrasi pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta peningkatan profesionalisme aparatur.Menjelang musim hujan, Subandi juga mengajak seluruh kepala desa, lurah, dan masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dan kerja baktisebagai bagian dari kearifan lokal dalam menjaga lingkungan.
Subandi berharap bimtek tersebut dapat menjadi bekal bagi aparatur desa dan kelurahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah masing-masing.”Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bekal untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan.
Bupati Sidoarjo Subandi mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui harmonisasi antara kepala desa (kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sinergi kedua unsur tersebut dinilai penting agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih
Subandi menegaskan, kepala desa dan BPD memiliki posisi yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, keduanya harus mampu membangun komunikasi dan bekerja sebagai mitra.
“Pemerintah Desa tidak bisa bekerja sendiri, harus ada mitra. Kepala Desa dan BPD adalah mitra pemerintahan. Untuk percepatan pembangunan, minimal kinerja BPD dan Kepala Desa ini betul-betul berjalan,” ujar Subandi.
Menurut Subandi, penguatan kapasitas menjadi semakin penting, terutama bagi kepala desa yang baru menjalankan amanah. Ia meminta seluruh kepala desa memahami regulasi dan menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain meningkatkan kapasitas aparatur desa, Subandi meminta proses perencanaan pembangunan dilakukan lebih cepat.
Ia mengingatkan Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Kasi Pemerintahan untuk aktif melakukan pendampingan kepada pemerintah desa.
Pendampingan tersebut diperlukan agar penyusunan APBDes maupun perencanaan pembangunan desa tidak mengalami keterlambatan.
“Mulai hari ini road map perencanaannya diberikan. Ini sudah bulan sembilan, sudah triwulan tiga. Biar nanti perencanaan pada tahun 2027 tidak tertinggal dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tertinggal segera bisa dimasukkan,” katan
Pengembangan tersebut diharapkan dapat membuka dan memperkuat potensi ekonomi serta wisata kawasan pesisir, termasuk wisata mancing.
Subandi mengingatkan kepala desa agar tidak hanya fokus pada persoalan administrasi pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah desa harus mampu merespons persoalan yang dihadapi masyarakat secara cepat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Ia menekankan pentingnya pelayanan yang responsif sehingga keberadaan pemerintah desa benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya kepingin PAD yang ada di Sidoarjo ini betul-betul berdampak langsung kepada pembangunan masyarakat. Saya ndak mau kakehan administrasi dan lainnya, dengan komunikasi dan koordinasi yang bagus serta kita kudu gercep dalam menyelesaikan persoalan dan melayani masyarakat,” tegasnya.
Subandi juga meminta kepala desa dan BPD kembali membangun hubungan profesional setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) selesai.
“Pilkades sudah selesai. Mari kita bangun harmonisasi bahwa BPD dan Kepala Desa betul-betul sejalan untuk membangun pemerintahan dan menyelesaikan visi dan misi Kepala Desa,” pesannya.
“Bimtek ini menjadi bagian dari upaya untuk menyelaraskan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sinergi dan keharmonisan antara Kepala Desa dengan BPD maupun lembaga lainnya perlu terus diperkuat, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan Sedati dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.(hs,adv)
