Cakrajatim.com – Sidoarjo: Dalam debat pertamanya di Fave Hotel, Sabtu (19/10) malam, pasangan SAE – Ahmad Amir Aslichin – Edy Widodo dari Paslon nomor urut 2, tampil meyakinkan. Pasangan ini akan menjadikan APBD sebagai solusi atas permasalahan masyarakat di 754 dusun di Kota Sidoarjo. .
Calon Bupati (Cabup) Sidoarjo, Achmad Amir Aslichin mengatakan anggaran Rp 300 – 500 juta perdusun digunakan untuk berbagai masalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Sidoarjo di tingkat lingkungan paling bawah. Termasuk, pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.
“Anggaran Rp 300-500 juta perdusun itu diambilkan dari APBD. Sejak awal kami gaungkan APBD sebagai solusi permasalah masyarakat Sidoarjo. Realisasinya, tentu melalui Musrenbang Dusun (Musdus) dan administrasi negara yang disyaratkan. Kami yakin, fokus program ini dapat menjadikan Sidoarjo bangkit dan berdaya saing dengan daerah lain,” ujar Cabup Sidoarjo yang akrab disapa Mas Iin ini.
Mas Iin menjelaskan APBD Kabupaten Sidoarjo pertahun mencapai Rp 5,2 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah lebih dari Rp 1,2 triliun. Menurutnya, jika dikalkulasi untuk anggaran perdusun diperkirakan hanya menelan anggaran APBD Rp 400 miliar, jika dihitung dari seluruh dusun di Sidoarjo.
“Program ini, tentu memangkas birokrasi yang begitu panjang. Kami yakin, masyarakat di dusun dan desa mampu memanfaatkan program itu. Khususnya, untuk ekonomi kerakyatan makin bergeliat,” ungkap mantan anggota DPRD Sidoarjo dan DPRD Jatim ini.
Iin menambahkan, keberadaan anggaran perdusun itu dapat membantu warga dalam membangun fasilitas publik yang dibutuhkan. Berbeda dengan proyek lainnya yang sudah diplot dari atas, proyek yang dibiayai dengan dana dusun itu bisa ditentukan sendiri oleh warga baik jenis maupun alokasi dananya.
“Rakyat yang memutuskan apa yang mau dibangun. Sumber daya, termasuk tenaga kerja dan material juga dicarikan yang tersedia di desa setempat. Sehingga bisa membantu perekonomian warga, dari rakyat, oleh rakyat sekaligus untuk rakyat,” tegasnya.
Sementara Mas Iin menegaskan program anggaran Rp 300 – 500 juta perdusun itu memberikan keleluasaan kepada unit terkecil di pemerintah untuk menjalankan kewenangan dusun atau desa itu.
“Terutama, dalam membangun daerah (dusun)-nya masing-masing, (dik)
