Cakrajatim.com – Sidoarjo: Kalangan anggota DPRD Sidoarjo merasa yakin, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 akan meningkat seiring dengan target kenaikan APBD sebesar Rp 5,7 Triliun dari angka tahun sebelumnya Rp 5,2 triliun.
Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/10), dalam menanggapi jawaban bupati Sidoarjo atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang APBD tahun 2025, mengaku optimis bahwa target APBD Sidoarjo tahun depan dapat terpenuhi.
Karena ada 2 pajak Pemprov yang pendapatannya diserahkan daerah, yakni PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik. nama Kendaraan Bermotor). Dari dua pajak ini saja Sidoarjo mendapat tambahan pendapatan sebesar Rp 380 milliar.
Dalam pembahasan komisi B, pendapatan itu diestimasi Rp 391 miliar namun setelah ditajamkan tambahan pendapatan baru itu Rp 380 miliar. “Ini sudah sangat besar, saya merasa bersyukur pendapatan ini membuat APBD Sidoarjo tahun 2025 semakin sehat.
Total pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah berjumlah 11 item yang mampu mengumpulkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Sidoarjo meningkat menjadi Rp 2,6 Triliun, jumlah ini melampoi pendapatan PAD pada tahun-tahun sebelumnya.
Anggota fraksi Gerindra ini merasa yakin, kenaikan APBD akan membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
“Otomatis dengan APBD yang sehat maka eksekutif harus berupaya menekan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, ” Tegasnya.
Pemprov Jatim telah mengambil kebijakan menyerahkan pendapatan PKB dan BBNKB ke seluruh kabupaten/kota. Bagi daerah yang pemilik kendaraannya banyak otomatis mendapatkan pendapatan besar. Seperti kota Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jember mendapatkan tambahan PAD yang cukup signifikan.
Menurut ia, pertumbuhan ekonomi melesat dengan banyaknya perbaikan infrastruktur daerah. Ketahanan terhadap ancaman inflasi dapat dihindarkan.
Ia menambahkan, target yang dicanangkan DPRD ini masih dibahas di forum Banggar dengan Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo. Mungkin ada pengurangan pendapatan seperti pajak parkir yang semula Rp 30 miliar kemarin gagal tercapai karena ada masalah dengan pihak ketiga.
Namun dari pernyataan Kadishub Pemkab Sidoarjo, Benny Airlangga, target parkir dalam rancangan APBD 2025 hanya Rp 7 miliar. “Karena jumlah titik parkir tidak sesuai dengan keinginan pihak ketiga yang menghitung cuma ada 87 titik parkir, sementara tahun 2024 Dishub menentukan ada 354 titik parkir, ” Ujarnya.
Karena itu target parkir untuk tahun 2025 direvis menjadi Rp 7 miliar.
Anggota fraksi PDIP, Tarkit Erdianto, kepastian APBD nanti akan ditentukan setelah rapat Banggar. Ia juga senada dengan estinasi ketua komisi B Bambang Pujianto, bahwa APBD Sidoarjo akan naik. Namun tetap menunggu kepastian angka itu setelah rapat DPRD dengan Pemkab Sidoarjo.
Anggota fraksi Nasdem DPRD Sidoarjo Zakaria Dimas, mengatakan, Pemkab Sidoarjo terutama dinas PU dan SDA tahun depan harus antisipasi terjadinya banjir di lingkungan rumah warga akibat peninggian jalan lingkungan.
Saat reses dengan warga Taman, Dimas mendapat banyak keluhan soal pembangunan peninggian jalan lingkungan yang ada di kampung dan perumahan yang membuat rumah warga menjadi rendah. Dampak dari pembangunan jalan lingkungan membawa efek yang dapat merugikan warga.
Saat ini dampak belum terasa karena belum memasuki musim hujan. Namun ketika masuk masuk hujan nanti, mereka takut akan tenggelam karena posisi rumah lebih rendah dari jalan.
Kondisi beberapa desa di kecamatan Taman agak memilukan ketika musim hujan. Desa2 ini tidak luput dari serbuan banjiri kiriman dari wilayah barat. Tahun depan diperkirakan tambah parah seiring banyaknya proyek peninggian jalan dari Pokir (Pokok Pikiran) anggota DPRD.
DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas Nota Penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk tahun 2025.
Fraksi Gerindra dalam pandangan umum atas rapbd 2025 menekankan perlunya pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan KUA PPAS yang telah disepakati.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Bambang Pujianto, menegaskan pentingnya pengembangan kerjasama lintas daerah, agar Sidoarjo dapat berperan sebagai penyedia logistik regional dan nasional.
“Kami perlu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing untuk mendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Bambang, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo.
Dengan demikian harapanya RAPBD tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah nantinya, tepat waktu dengan proses pembahasanya yang lebih berkualitas dibanding tahun lalu sebelumnya merupakan kebijakan anggaran yang berkualitas dan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo diakhir tahun implementasi RPJMD periode 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam dokumen RKPD dan KUA PPAS tahun 2025.
Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meminimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran APBD yang berdampak rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah yang tercermin dalam Raperda ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sidoarajo. Demikian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menyoroti peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam pembahasan R-APBD. “Kami sedang melakukan evaluasi belanja anggaran untuk memastikan semua program berkelanjutan dan efektif,” ujarnya.
“APBD Sidoarjo tahun depan harus tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung visi Sidoarjo sebagai kota metropolitan yang inklusif,” tegas Cak Nasih
Rapat ini menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Sidoarjo.
Pjs. Bupati Sidoarjo, Muhammad Isa Anshori mengatakan bahwa perlu ada sinkronisasi program kegiatan antara Pemkab Sidoarjo dan DPRD.
“Sinkronisasi program kegiatan pemerintah daerah antara Pemkab Sidoarjo dengan DPRD Sidoarjo, yang telah diformulasikan dalam kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025,” ucapnya.
Isa Anshori menjelaskan, kesepakatan itu merupakan landasan utama bagi penyusunan APBD 2025. Serta, rancangan APBD harus mengikuti proses rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
Is mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada DPRD Sidoarjo. Menurutnya, kerjasama tersebut memungkinkan penyusunan APBD dilakukan dengan tepat.
“Pengelolaan keuangan yang baik untuk menjaga kekuatan fiskal daerah yang kokoh, dan mampu menjawab perubahan-perubahan dan harus dilakukan penuh kehati-hatian, memastikan regulasi yang ada serta kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM),” jelasnya.
Ia mengingatkan perlunya memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Di samping itu, kemampuan SDM juga harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan mempertimbangkan program prioritas pembangunan, rancangan APBD 2025 disusun dengan baik,” ujarnya.
Isa optimis APBD yang baik akan mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif. Dan, kerjasama antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Semoga membawa kemajuan bagi masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya.
Berikut Rancangan APBD 2025, Pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo ditargetkan sebesar Rp 4,485 Triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 2,576 Triliun dan pendapatan transfer Rp 1,909 Triliun.
Anggaran belanja daerah sebesar Rp 4,911 Triliun yang terdiri atas, belanja operasi sebesar Rp 3,616 Triliun. Lalu, modal belanja sebesar Rp 600 Miliar belanja tidak terduga Rp 4 milliar dan belanja transfer sebesar Rp 648 Miliar.
Pada komponen pembiayaan daerah sebesar Rp 426 Milliar yang terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp 452 Milliar. Serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 26 Milliar. (adv, hds)
