Sidoarjo – cakrajatim.com: Fungsi AKD DPRD Sidoarjo dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan daerah mendapat apresiasi dari stasiun teve lokal, JTV memberikan award atas kinerja DPRD.
DPRD Sidoarjo menjadi salah satu dari 5 DPRD daerah yang mendapatkan award sebagai lembaga legislasi terbaik di Jatim tersebut. Selain Kabupaten Sidoarjo, yang lainnya adalah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, kabupaten Pasuruan, kabupaten Pacitan, Kota madya Surabaya dan Kota madya Madiun.
Stasiun teve itu secara diam-diam melalui perangkatnya ternyata melakukan monitoring untuk memotret kinerja DPRD daerah seluruh provinsi Jatim. Dalam menjalankan fungsi AKD (Alat Kelengkapan Dewan) DPRD Sidoarjo berusaha melayani masyarakat dengan baik.
Fungsi legislasi seperti menjalankan mekanisme kegiatan penyusunan program APBD, KUAPPAS, RAPBD, PAK APBD dilakukan dengan cermat dan tepat waktu.
“Kadang rapat-rapat pembahasan kami lakukan hingga tengah malam, ” Ujar ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih. AKD sebagai alat kelengkapan menjalankan fungsi legislasinya dengan baik. Ia sangat mengapresiasi anggota yang menjalankan komisi aktif dalam menampung keluhan melalui dengar pendapat, Sidak dan memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat.
Semua anggota AKD sudah paham terhadap fungsi budgeting dan kontrolnya. Komitmen dewan, adalah membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengar/hearing persoalan publik. “Dan akan menindaklanjuti sesuai dengan batas kewenangan, ” tegasnya.
Komisi-komisi di DPRD juga memasang indera untuk melihat kondisi lapangan, seperti progres pembangunan yang lamban. Dicari persoalannya kenapa lambat dan serapan anggarannya rendah. Seperti komisi C yang pekan kemarin melihat pembangunan RSUD Sedati.
Menurut Ketua DPC PKB Sidoarjo, bukan hanya RSUD Sedati tetapi juga sekolah, rehab pasar dan banyak proyek lain yang pada semester dua penyerapannya sangat rendah. Rendahnya kinerja eksekutif tampak ketidakmampuan mengelola anggaran masing-masing OPD (Organisasi Pemerintah Daerah). DPRD tidak diam mendengar kemampuan OPD yang amat rendah dalam penyerapan.
H. Abdillah Nasih S.M ketika dikonfirmasi kemarin hanya bisa menduga kemungkinan kenapa serapan rendah. Tampaknya ini ada kaitannya dengan adanya peristiwa pelantikan beberapa hari lalu, mungkin PPKom nya merasa akan dimutasi jadi kerjanya tidak maksimal.
pihaknya segera menggelar rapat khusus membahas permasalahan ini dengan pihak eksekuitif. “Minggu depan sudah diagendakan pertemuan dengan dinas-dinas yang mengerjakan proyek,” Tandanya. Lambatnya pembangunan memang disesalkan dan segera di bahas bersama eksekutif.
beberapa data yang mengindikasikan rendahnya serapan. Modal belanja rata-rata terserap 34,8 persen. Sedang sektor pendapatan baru terealisasi 46 persen dari hasil pajak daerah 47 persen dan restribusi 46 persen.
Dari anggaran belanja itu paling rendah penyerapannya adalah modal gedung dan bangunan, baru 3,18 persen. Begitu pula modal belanja untuk jalan dan jaringan irigasi baru diserap 3,78 persen,” ujarnya.
“Padahal memasuki semester dua, terutama anggaran modal belanja semestinya sudah terserap minimal 50 persen, atau idealnya rata-rata mencapai 60 persen, bahkan 70 persen,” tambahnya.
Ini menjadi dilema, Anggaran sudah tersedia, program juga sudah ada. Tinggal membelanjakan saja kok gak berjalan optimal,” katanya. Ada uang tapi gak bisa menjalankan uang tersebut.
Kondisi ini mendapat perhatian serius sehingga pihaknya akan mengundang semua dinas. Dan masing-masing komisi segera menggelar rapat hearing dengan OPD terkait, untuk membedah permasalahan yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran tersebut.
Sejauh ini, pihaknya menangkap berbagai indikasi permasalahan. Misalnya, terkait efesiensi yang merupakan pemerintah pusat. Ini membuat pejabat cenderung bersikap kehati-hatian dalam mengelola anggaran. Selain itu ada faktor lain, misalnya terkait isu mutasi pejabat yang mencuat dalam tiga bulan terakhir.
Di mana pejabat OPD sengaja atau enggan menyerap anggaran karena berpikir akan kena mutasi sehingga menilai tidak efektif.
“Sekarang mutasi sudah berlangsung kemarin. Yang kita khawatirkan pejabat baru beralasan baru menjabat. Butuh adaptasi terhadap pekerjaan dan macam-macam alasan,” ujarnya.
“Ini yang tidak kita inginkan, karena semuanya sudah ada mekanisme dan aturan, serta SOP-nya. Mengelola anggaran itu tidak tergantung dengan personal,” tambahnya.
Partisipasi aktif dalam proses pembanguna juga ditunjukkan ketua Fraksi, Tarkit Erdianto, memerintahkan seluruh anggota fraksi PDIP mendukung langkah-langkah percepatan dalam rencana pembangunan flyover di Jalan Raya Gedangan.
Tarkit Erdianto, pihaknya telah menginstruksikan khususnya yang bertugas di Badan Anggaran untuk melakukan pembahasan bersama eksekutif dalam Perubahan APBD (P-APBD)
“Kebutuhan adanya jembatan layang di Gedangan sangat mendesak. Lokasi itu jadi titik macet yang dikeluhkan warga. Flyover jadi solusi jangka panjang,” kata Tarkit.
Legislator PDI Perjuangan itu menambahkan, sejumlah program yang bersifat mendesak dikawal fraksinya dalam pembahasan P-APBD.
“Teman-teman fraksi PDI Perjuangan, khususnya yang ada di Banggar, kami minta untuk mengawal dan memperjuangkan program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Tarkit.
Selain flyover Gedangan, lanjut dia, program prioritas lainnya yakni penanganan banjir.
“Sistem perencanaan penanganan banjir harus tepat sasaran. Jangan hanya bergerak saat musim hujan. Normalisasi sungai seharusnya dilakukan sepanjang tahun agar saat hujan, air tidak meluap ke pemukiman warga,” tegasnya.
Fraksi juga mendorong Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo segera merampungkan proyek jalan frontage road dari Waru hingga Gedangan yang masih terputus di beberapa titik.
“Jika jalan frontage road tersambung dan flyover selesai, maka akses mobilitas warga akan jauh lebih lancar. Ini kebutuhan nyata, bukan proyek seremonial,” jelasnya.
Saat ini, Pemkab dan DPRD Sidoarjo sedang membahas P-APBD 2025. Dalam nota penjelasan yang disampaikan Bupati Sidoarjo, Subandi disebutkan, proyeksi penambahan anggaran sekitar Rp 3,2 miliar. Sehingga, total kekuatan APBD Sidoarjo 2025 menjadi Rp 5,43 triliun dari sebelumnya Rp 5,42 triliun.
Fraksi berharap alokasi tambahan anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk program yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas. Khususnya kelompok bawah yang selama ini kerap terdampak langsung oleh berbagai persoalan infrastruktur dan pelayanan publik.
Dalam persoalan MBG (Makan Bergizi Gratis) yang merupakan visi misi presiden. DPRD Sidoarjo mendukung dialokasikan bantuan Rp 20 miliar untuk program MBG.
Anggota Banggar DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, menjelaskan bahwa dana tersebut saat ini diposisikan dalam BTT (Bantuan Tidak Terduga). Realisasi penggunaan anggaran masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.
Dengan posisi tersebut, praktis dana MBG saat ini masih “diparkir” sementara di pos anggaran BTT. Setelah juknis resmi turun, barulah penggunaan anggaran dapat direalisasikan, baik untuk mendukung dapur SPPG (Sentra Penyediaan Pangan Gizi) maupun untuk kebutuhan teknis lainnya.
DPRD bersama Pemkab Sidoarjo tetap berkomitmen penuh agar program nasional ini berjalan sesuai sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat kota delta.
Pemkab Sidoarjo bersama DPRD Sidoarjo menyiapkan anggaran besar untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang digagas pemerintah pusat itu menjadi perhatian serius karena bersentuhan langsung dengan pemenuhan gizi anak sekolah.
Rp20 Miliar untuk mensukseskan MBG, anggaran tersebut masuk dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Perubahan 2025, tegasnya. (ADV, hds)
