Sidoarjo – cakrajatim.com: Sikap Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo mengambil inisiatif walk out mendapat dukungan 30 lebih anggota DPRD Sidoarjo, ikut walk out dalam rapat Paripurna, Selasa (17/6) sore.
Tindakan walk out dilakukan setelah Bupati Subandi akan mengakhiri jawabannya. Berawal Ketua Komisi B, Bambang Pujianto, yang menyatakan walk out setelah tidak puas dengan jawaban Bupati.
Bambang langsung berdiri dan meninggalkan kursinya, di susul Usman, Emir Firdaus dan sekitar puluhan anggota berdiri dan ke luar dari ruang paripurna. Namun walk out tidak merubah agenda, rapat tetap berlangsung seperti biasa dengan dihadiri sekitar 15 anggota.
“Saya menilai permintaan maaf Bupati tidak serius, ” Ujarnya saat ditemui di ruang komisi B. Sementara anggota lain berpandangan bahwa rapat paripurna diragukan keabsahannya karena tidak kourum. Memang absensi kourum tapi yang penting dilihat adalah ketika Bupati tanda tangan di akhir paripurna.
Ketua DPRD Sidoarjo, Nasih, mengingatkan walk out itu merupakan tindakan pribadi. Tidak ada hubungan dengan partai dan tidak ada hubungan dengan Fraksi.
Nanti kalau sudah Paripurna untuk mendengar PA (Pendapat Akhir) Fraksi. Kalau PA nanti baru membawa nama lembaga. Sambil menungu jadwal PA nanti pasti ada lobi-lobi.
Bupati, dalam rapat paripurna jawaban bupati atas pandangan fraksi-fraksi terhadap LKPJ APBD 2024.
“Untuk kalimat yang menimbulkan viksi dan menimbulkan kegaduhan yakni tentang menghamburkan hamburkan, dengan segala kerendahan hati dan untuk menciptakan situasi yang kondusif, kami memohon maaf setulusnya dan semoga friksi ini bisa berakhir,” ujar bupati Subandi menjawab PU fraksi Gerindra.
Selain menjawab PU dari Fraksi Gerindra, permintaan maaf itu juga disampaikan dalam menjawab PU fraksi lainnya dengan kalimat “sudah dijawab pada jawaban PU fraksi Gerindra”.
Dalam jawaban bupati ini, Subandi juga memberikan jawaban beberapa hal diantaranya mencermati laporan WTP 2024-2025, yang berarti laporan keuangan bebas dari ketidakjujuran, pertanggung jawaban salah satu indikator kinerja.
Untuk laju perekonomian bupati juga menyatakan tumbuh positif 5.4 persen,
Monitoring secara berkala dan berkelanjutan untuk BUMD lebih baik.
Juga penyelesaian piutang bergulir sudah melaksanakan penagihan hutang secara berkala.
Pemberian TPP sebagai bentuk apresiasi dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara terukur, dampak kinerja tpp menurut akan dilakukan evaluasi. (hds)
