Sidoarjo – cakrajatim.com:Banjir belum terasa karena curah hujan belum melimpah. Meski hujan turun baru permulaan dan belum seberapa, tak urung kegelisahan mulai dirasakan warga yang rumahnya berdiri dialiran sungai besar sungai Buntung, Sidoarjo dan kali Tanggulangin.
Biasanya kalau terjadi banjir yang panik adalah anggota DPRD Sidoarjo karena yang mengalami musibah banjir adalah konstituennya. Di beberapa desa di Kecamatan Tanggulangin, termasuk Desa Kedungbanteng dan Banjarasri, banjir berdampak pada rumah warga dan sekolah, seperti SDN dan SMPN 2 Tanggulangin, dengan ketinggian air mencapai 50 cm.
Anggota komisi D DPRD Sidoarjo sudah melakukan antisipasi dari kemungkinan terjadinya banjir. Dengan jauh hari meminta Pemkab Sidoarjo nanti membantu memenuhi kebutuhan warga, termasuk obat-obatan. Mereka juga mengusulkan relokasi sekolah yang terdampak banjir sebagai solusi jangka panjang.
Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peninggian halaman dan ruang kelas sekolah terdampak banjir, serta mengerahkan pompa air untuk mengurangi genangan .
Banjir yang melanda wilayah Tanggulangin setiap musim hujan tidak hanya meresahkan warga. Namun juga harus menjadi perhatian khusus bagi pengambil kebijakan.
Apalagi di antara kawasan banjir tersebut terdapat sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dampaknya, kegiatan belajar menjadi tidak nyaman dan sangat terganggu.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menegaskan persoalan banjir Sidoarjo tidak cukup diselesaikan Pemkab sidoarjo saja karena keterbatasan kemampuan anggaran tapi perlunlperhatian serius dari pemerintah pusat.
Kordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat sangat dibutuhkan untuk mencari solusi konkret, termasuk melalui kebijakan terintegrasi dan sistematis.
Di tahun-tahun sebelumnya, kami sudah memasukkan rencana relokasi untuk SD dan SMP di wilayah terdampak banjir dalam RPJMD, namun belum terlaksana. Tahun ini harus masuk lagi ke RPJMD. Saya rasa Pemkab dalam hal ini, Dinas Pendidikan Sidoarjo harus segera merealisasikan program yang sudah ada, agar relokasi SMPN 2 Tanggulangin segera terwujud,” ujar Abdillah Nasih.
Menurut Nasih, kebijakan ini membutuhkan dukungan lebih lanjut agar benar-benar bisa direalisasikan. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat lebih fokus dalam memberikan solusi permanen terhadap masalah banjir ini agar masyarakat tidak terus-menerus merasakan dampaknya setiap tahun.
Dengan adanya sinergi dan komitmen dari semua pihak, diharapkan masalah banjir di Sidoarjo, khususnya wilayah Tanggulangin bisa segera teratasi.
Ketua DPC PKB ini menyoroti banjir yang kawasan Tanggulangin sudah berlangsung hampir empat tahun, namun hingga kini belum ada langkah konkret yang maksimal dari pemerintah daerah.
“Intinya, saya berharap karena banjir sudah terjadi selama kurang lebih empat tahun dan kondisinya masih tetap sama. Walaupun sudah mendapat perhatian dari Pemda, saya rasa masih kurang maksimal. Pemerintah di semua tingkatan harus terjun langsung,” tegasnya.
Banjir di Sidoarjo tidak bisa penanganannya oleh satu instansi saja. pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab Sidoarjo dan elemen masyarakat harus bergandeng tangan. Bantuan masyarakat lewat kerja bakti dan tidak sembarangan membuang sampah.
Selain mengganggu aktivitas warga, banjir di kawasan tersebut juga berdampak pada berbagai sektor, termasuk psikologi warga, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Nasih mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak berkelanjutan yang dialami masyarakat setiap tahunnya dan berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini secara permanen.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah melalui dinas teknis segera turun tangan untuk menangani hal tersebut. Leading sektor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Sidoarjo, diminta segera meninjau lagi sekolah terdampak.
“Dinas Pendidikan harus gercep (gerak cepat) dan segera melakukan ‘eksekusi’ relokasi terkait kondisi sekolah yang terdampak,” papar Nasih.
Nasih juga mengusulkan agar Pemkab Sidoarjo bisa memetakan daerah-daerah rawan bencana secara mendetail. Dengan begitu, ke depannya pembangunan fasilitas umum tidak lagi dilakukan di titik-titik yang berpotensi terdampak bencana.
Dikatakannya, dampak bencana banjir yang merendam beberapa wilayah dan sekolah di Tanggulangin beberapa waktu lalu sangat mengganggu aktivitas warga. Genangan air tidak hanya melumpuhkan aktivitas masyarakat, namun juga kegiatan belajar mengajar.
Pasalnya, akibat banjir yang meremdam wilayah Tanggulangin termasuk SMPN 2 Tangulangin sangat parah, ketinggiang airnya mencapai 50-60 meter. Ruang-ruang kelas terendam, kegiatan belajar mengajar lumpuh sehingga siswa siswinya diliburkan.
“Karena kalau sekolah itu berada di dataran rendah dan setiap kali banjir pasti terdampak. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman,” ucapnya
Sutaji yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan, Sejak terjadi banjir, pembelajaran dilakukan dari rumah atau daring, karena ruang kelasnya tidak bisa digunakan.
Dari penuturan warga setempat, banjir di tahun 2025 ini lebih parah dari tahun sebelumnya. Kondisinya hampir sampai seperti tahun 2020 lalu.
Akibat banjir yang tak kunjung surut tersebut memaksa warga mengungsi di sebuah tempat TPQ. Ada sekira 40 orang sementara memilih tinggal di tempat ngaji tersebut.
Dia berharap, Pemkab Sidoarjo dapat segera membantu untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak banjir. “Kami harap ada respon cepat untuk membantu warga terdampak banjir ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Tirto Adi menyampaikan, bahwa telah menyiapkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peninggian halaman dan ruang kelas sekolah terdampak banjir.
“Kami sudah menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peninggian ruang kelas dan halaman sekolah yang terdampak banjir,” ungkap Tirto.
Pemkab Sidoarjo juga mengerahkan satu unit pompa air untuk mengurangi genangan dan membuangnya ke sungai terdekat. Meski demikian, upaya ini masih belum membuahkan hasil yang signifikan.
Zakaria Dimas dari fraksi Nasdem-Demokrat,
mendorong Pemkab terus melakukan normalisasi sungai yang mencakup pembersihan aliran air, perbaikan tanggul, dan pengaturan ulang alur sungai agar aliran air tetap lancar dan terkendali.
“Karena banyak sungai di Sidoarjo mengalami pendangkalan karena tumpukan sampah maupun enceng gondok,” kata Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo M Zakaria Dimas Pratama.
Selain itu, Dimas mendorong pemerintah untuk memastikan rumah pompa dan pintu air berjalan normal. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo harus siap siaga.
Selain itu, pengerukan dasar sungai di bagian hilir juga menjadi prioritas untuk mencegah sedimentasi yang dapat menghambat aliran air.
Dimas menambahkan, peninggian tanggul yang masih rendah juga menjadi fokus penting. Hal ini bertujuan untuk mencegah limpasan air sungai ke pemukiman.
“Dalam rangka mendukung langkah-langkah ini, alat berat yang tersedia dikelola secara swakelola untuk normalisasi saluran air di titik-titik yang rawan tersumbat.
Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci dalam mencegah banjir. Program “Sido Resik” mengajak warga untuk menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan.
Kesadaran kolektif ini diharapkan dapat mencegah sumbatan saluran air yang sering menjadi penyebab utama banjir di perkotaan.
“Dengan partisipasi masyarakat, efektivitas pencegahan banjir akan lebih terjamin,” pungkasnya
Melalui kombinasi langkah teknis dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, upaya pencegahan banjir diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Sinergi antara pihak berwenang dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dari risiko banjir, terutama di wilayah yang rentan terdampak. (adv, hds)
