ADVETORIAL – Cakrajatim.com,
Banjir belum terasa karena curah hujan belum melimpah. Meski hujan turun baru permulaan dan belum seberapa, tak urung kegelisahan mulai dirasakan warga yang rumahnya berdiri dialiran sungai besar sungai Buntung, Sidoarjo dan kali Tanggulangin.
Biasanya kalau terjadi banjir yang panik adalah anggota DPRD Sidoarjo karena yang mengalami musibah banjir adalah konstituennya. Di beberapa desa di Kecamatan Tanggulangin, termasuk Desa Kedungbanteng dan Banjarasri, banjir berdampak pada rumah warga dan sekolah, seperti SDN dan SMPN 2 Tanggulangin, dengan ketinggian air mencapai 50 cm.
Anggota komisi D DPRD Sidoarjo sudah melakukan antisipasi dari kemungkinan terjadinya banjir. Dengan jauh hari meminta Pemkab Sidoarjo nanti membantu memenuhi kebutuhan warga, termasuk obat-obatan. Mereka juga mengusulkan relokasi sekolah yang terdampak banjir sebagai solusi jangka panjang.
Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peninggian halaman dan ruang kelas sekolah terdampak banjir, serta mengerahkan pompa air untuk mengurangi genangan .
Banjir yang melanda wilayah Tanggulangin setiap musim hujan tidak hanya meresahkan warga. Namun juga harus menjadi perhatian khusus bagi pengambil kebijakan.
Apalagi di antara kawasan banjir tersebut terdapat sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dampaknya, kegiatan belajar menjadi tidak nyaman dan sangat terganggu.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menegaskan persoalan banjir Sidoarjo tidak cukup diselesaikan Pemkab sidoarjo saja karena keterbatasan kemampuan anggaran tapi perlunlperhatian serius dari pemerintah pusat.
Kordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat sangat dibutuhkan untuk mencari solusi konkret, termasuk melalui kebijakan terintegrasi dan sistematis.
Di tahun-tahun sebelumnya, kami sudah memasukkan rencana relokasi untuk SD dan SMP di wilayah terdampak banjir dalam RPJMD, namun belum terlaksana. Tahun ini harus masuk lagi ke RPJMD. Saya rasa Pemkab dalam hal ini, Dinas Pendidikan Sidoarjo harus segera merealisasikan program yang sudah ada, agar relokasi SMPN 2 Tanggulangin segera terwujud,” ujar Abdillah Nasih.
Menurut Nasih, kebijakan ini membutuhkan dukungan lebih lanjut agar benar-benar bisa direalisasikan. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat lebih fokus dalam memberikan solusi permanen terhadap masalah banjir ini agar masyarakat tidak terus-menerus merasakan dampaknya setiap tahun.
Dengan adanya sinergi dan komitmen dari semua pihak, diharapkan masalah banjir di Sidoarjo, khususnya wilayah Tanggulangin bisa segera teratasi.
Ketua DPC PKB ini menyoroti banjir yang kawasan Tanggulangin sudah berlangsung hampir empat tahun, namun hingga kini belum ada langkah konkret yang maksimal dari pemerintah daerah.
“Intinya, saya berharap karena banjir sudah terjadi selama kurang lebih empat tahun dan kondisinya masih tetap sama. Walaupun sudah mendapat perhatian dari Pemda, saya rasa masih kurang maksimal. Pemerintah di semua tingkatan harus terjun langsung,” tegasnya.
Banjir di Sidoarjo tidak bisa penanganannya oleh satu instansi saja. pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab Sidoarjo dan elemen masyarakat harus bergandeng tangan. Bantuan masyarakat lewat kerja bakti dan tidak sembarangan membuang sampah.
Selain mengganggu aktivitas warga, banjir di kawasan tersebut juga berdampak pada berbagai sektor, termasuk psikologi warga, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Nasih mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak berkelanjutan yang dialami masyarakat setiap tahunnya dan berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini secara permanen.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah melalui dinas teknis segera turun tangan untuk menangani hal tersebut. Leading sektor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Sidoarjo, diminta segera meninjau lagi sekolah terdampak.
“Dinas Pendidikan harus gercep (gerak cepat) dan segera melakukan ‘eksekusi’ relokasi terkait kondisi sekolah yang terdampak,” papar Nasih.
Nasih juga mengusulkan agar Pemkab Sidoarjo bisa memetakan daerah-daerah rawan bencana secara mendetail. Dengan begitu, ke depannya pembangunan fasilitas umum tidak lagi dilakukan di titik-titik yang berpotensi terdampak bencana.
Dikatakannya, dampak bencana banjir yang merendam beberapa wilayah dan sekolah di Tanggulangin beberapa waktu lalu sangat mengganggu aktivitas warga. Genangan air tidak hanya melumpuhkan aktivitas masyarakat, namun juga kegiatan belajar mengajar.
Pasalnya, akibat banjir yang meremdam wilayah Tanggulangin termasuk SMPN 2 Tangulangin sangat parah, ketinggiang airnya mencapai 50-60 meter. Ruang-ruang kelas terendam, kegiatan belajar mengajar lumpuh sehingga siswa siswinya diliburkan.
“Karena kalau sekolah itu berada di dataran rendah dan setiap kali banjir pasti terdampak. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman,” ucapnya
Sutaji yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan, Sejak terjadi banjir, pembelajaran dilakukan dari rumah atau daring, karena ruang kelasnya tidak bisa digunakan.
Dari penuturan warga setempat, banjir di tahun 2025 ini lebih parah dari tahun sebelumnya. Kondisinya hampir sampai seperti tahun 2020 lalu.
Akibat banjir yang tak kunjung surut tersebut memaksa warga mengungsi di sebuah tempat TPQ. Ada sekira 40 orang sementara memilih tinggal di tempat ngaji tersebut.
Dia berharap, Pemkab Sidoarjo dapat segera membantu untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak banjir. “Kami harap ada respon cepat untuk membantu warga terdampak banjir ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Tirto Adi menyampaikan, bahwa telah menyiapkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peninggian halaman dan ruang kelas sekolah terdampak banjir.
“Kami sudah menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peninggian ruang kelas dan halaman sekolah yang terdampak banjir,” ungkap Tirto.
Pemkab Sidoarjo juga mengerahkan satu unit pompa air untuk mengurangi genangan dan membuangnya ke sungai terdekat. Meski demikian, upaya ini masih belum membuahkan hasil yang signifikan.
Zakaria Dimas dari fraksi Nasdem-Demokrat,
mendorong Pemkab terus melakukan normalisasi sungai yang mencakup pembersihan aliran air, perbaikan tanggul, dan pengaturan ulang alur sungai agar aliran air tetap lancar dan terkendali.
“Karena banyak sungai di Sidoarjo mengalami pendangkalan karena tumpukan sampah maupun enceng gondok,” kata Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo M Zakaria Dimas Pratama.
Selain itu, Dimas mendorong pemerintah untuk memastikan rumah pompa dan pintu air berjalan normal. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo harus siap siaga.
Selain itu, pengerukan dasar sungai di bagian hilir juga menjadi prioritas untuk mencegah sedimentasi yang dapat menghambat aliran air.
Dimas menambahkan, peninggian tanggul yang masih rendah juga menjadi fokus penting. Hal ini bertujuan untuk mencegah limpasan air sungai ke pemukiman.
“Dalam rangka mendukung langkah-langkah ini, alat berat yang tersedia dikelola secara swakelola untuk normalisasi saluran air di titik-titik yang rawan tersumbat.
Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci dalam mencegah banjir. Program “Sido Resik” mengajak warga untuk menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan.
Kesadaran kolektif ini diharapkan dapat mencegah sumbatan saluran air yang sering menjadi penyebab utama banjir di perkotaan.
“Dengan partisipasi masyarakat, efektivitas pencegahan banjir akan lebih terjamin,” pungkasnya
Melalui kombinasi langkah teknis dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, upaya pencegahan banjir diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Sinergi antara pihak berwenang dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dari risiko banjir, terutama di wilayah yang rentan terdampak.
Di Penghujung Tahun 2025, DPRD Sidoarjo Kejar Penyelesaian Proyek Strategis
Sidoarjp – cakrajatim.com: Komisi DPRD Sidoarjo mengingatkan penghubung tahun sudah semakin dekat, kontraktor harus mengembangkan ritme kerjanya supaya tidak molor.
Emir Firdaus, anggota Komisi C menyatakan untuk proyek strategis seperti sekolahan untuk tidak mundur penyelesaiannya karena menyangkut keberlangsungan pelajaran sekolah.
beberapa rehab sekolah yang mengalami kerusakan akibat angin lesus yaitu SMPN 2 Wonoayu, SDN Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, dan SDN Segoro Tambak, Kecamatan Sedati.
Rombongan Komisi C DPRD Sidoarjo yang dipimpin Ketua Choirul Hidayat dan Wakil Ketua Anang Siswandoko, melihat langsung kerusakan di SMPN 2 Wonoayu dan SDN Cangkringsari, Rabu (6/11/2024) kemarin.
“Setelah kami lihat, kerusakan akibat angin kencang ini masih kategori rusak ringan,” kata Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat.
Politikus PDIP itu menyarankan, pihak sekolah untuk melakukan identifikasi ruang kelas dan kebutuhan sekolah rusak. Setelah itu langsung dikirimkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo.
“Kami harap Dinas Pendidikan ini bisa segera memperbaiki kerusakan sekolah-sekolah agar proses belajar dan mengajar kembali berjalan lancar,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi C, Anang Siswandoko mengatakan, kerusakan masih dalam kategori ringan bisa ditangani dengan dana tanggap darurat bencana. Karena kebutuhan anggarannya juga tidak terlalu besar.
“Tadi kami lihat kerusakannya kan tidak terlalu berat. Yang di SDN Cangkringsari, hanya memanggil tukang untuk membetulkan genteng yang semrawut,” ujarnya.
Salah satu guru SMPN 2 Wonoayu, Sampiran, menjelaskan saat peristiwa angin kencang ini kebetulan berbarengan dengan waktu siswa sholat berjamaah.
Sehingga, plafond dan genting yang dihantam angin kencang ini tidak sampai mengenai siswa.
“Kami sudah melaporkan ke dinas pendidikan terkait adanya kerusakan sekolah akibat angin kencang kemarin,” ujarnya.
“Dari para anggota dewan ini kami disarankan untuk menghitung biaya perbaikan dan apa saja bahan yang akan dibeli untuk perbaikan,” tutupnya.
Emir Firdaus, perbaikan sekolah bukan hanya yang kena angin kencang tapi masih ada 50 SDN yang kondisinya membahayakan siswanya. Atap plavon yang nyaris ambruk karena kayunya terkikis di makan rayap.
Pemkab Sidoarjo melalui dinas pendidikan harus gunakan segala cara untuk melakukan perbaikan ruang kelas. jangan sampai terlambat berbuat yang berujung penyesalan bila terjadi musibah.
Tentang proyek besar yang dibangun Sidoarjo diperkirakan banyak yang molor, disebabkan oleh berbagai faktor. lelang yang kerap dijalankan di akhir tahun, kontraktor yang tidak profesional dan sebagainya.
HM. Nizar, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa keterlambatan proyek pembangunan, disebabkan oleh pihak ketiga yang menang tender kurang profesional.
Sehingga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. “Mestinya pada saat menerima pekerjaan itu sudah dapat menghitung lama pekerjaannya. Kalau dirasa waktunya terlalu mepet harusnya menambah tenaga pekerja,” kata M Nizar.
Melihat progres proyek yang terus dipantau, pihaknya pesimistis sejumlah proyek bisa tuntas sesuai target padal 31 Desember. ”Buktinya, masih ada pekerjaan dengan progres minim. Dinas sumber daya air dan bina marga, Disdik dan DLHK harus mengevaluasi,” papar politikus Golkar itu.
Oleh karena itu, Nizar meminta adanya tindakan tegas kepada kontraktor yang molor. Misalnya, diberikan sanksi denda dan dipertegas seperti perlu dimasukkan ke daftar hitam.
Tujuannya, perusahaan yang bersangkutan tidak diperkenankan mengerjakan proyek pemerintah dalam kurun waktu tertentu. ”Ini sebagai efek jera ke kontraktor untuk memperbaiki kinerjanya, agar tidak terulang ada proyek molor lagi,” tegas politikus asal Krian ini.
Disamping itu, kurangnya peran konsultan pengawas dalam melakukan pengawasan setiap paket pekerjaan yang diterima oleh kontraktor dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Sehingga berdampak pada kualitas bangunan dan molornya pekerjaan.
“Konsultan pengawas ini harus benar-benar mengawasi pelaksanaan proyek, mulai dari spesifikasi hingga masa pekerjaan. Bukan hanya sebagai pantes-pantesan saja yang seolah-olah tidak memiliki fungsi apapun,” katanya.
Lebih lanjut Nizar menilai bahwa banyaknya proyek pembangunan yang mengalami keterlambatan akan mencederai semangat daerah untuk melayani masyarakat.
Ia menyarankan agar proyek-proyek strategis Pemkab Sidoarjo dapat dilelang atau tender di triwulan pertama. Tidak seperti di tahun kemarin yang banyak dilakukan di triwulan ketiga.“Kalau triwulan pertama sudah tender selesai maka, keterlambatan pekerjaan tidak akan sampai lewat tahun anggaran,” jelasnya.
Molornya penggarapan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di kota delta terjadi akibat lemahnya Pemkab Sidoarjo dalam menata pola mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan.
“Intinya begini, kelemahan ini menyeluruh dari hulu sampai hilirnya,” tandas Anang Siswandoko Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo. Mulai dari tata kelola waktu, penentuan pemenang tender hingga pengawasan yang dilakukan.
Legislator DPRD Sidoarjo yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan manajemen tata kelola proyek infrastruktur itu harus dimulai dari perhitungan waktu yang cermat pada saat perencanaan.
“Prosesnya khan dimulai dari lelang konsultan perencanaan, konsultan pengawas dan kemudian baru kontraktor pelaksana. Timeline nya harus diatur. Butuh berapa lama di tahapan ini. Seharusnya yang begini-begini ini sudah bisa dimulai sejak awal tahun seperti saat ini, khususnya untuk proyek penataan kota,” ujar politisi senior itu.
Dengan begitu kontraktor pelaksana punya rentang waktu yang cukup untuk menuntaskan garapannya. Termasuk mempertimbangkan segala kemungkinan yang bisa menimbulkan kendala-kendala teknis dalam proses pengerjaan.
Kalau tahapan ini baru dimulai di triwulan kedua sehingga penggarapannya baru bisa dilakukan di akhir triwulan ketiga, ya pasti sulit menyelesaikan proyeknya di akhir tahun. Perlu kerja yang sangat keras, imbuh Anang.
Jika ada paket pekerjaan dari Pemkab Sidoarjo yang tidak selesai tepat waktu, maka kontraktor pelaksana akan dikenakan denda keterlambatan.“Denda keterlambatan, nilainya 1/1.000 (satu per mil) dikali nilai kontrak. Ini berlaku per-hari,” imbuhnya.
Anang menambahkan bahwa dirinya sejak awal sudah memprediksi bahwa proyek revitalisasi Alun-alun Sidoarjo bakal molor karena waktunya mepet.
“Kami berharap terhadap kontraktor yang proyeknya molor harus lebih dipertegas sanksinya, jadi tidak cuma denda keterlambatan namun juga sanksi lainnya, sehingga di tahun 2024 ini tidak ada lagi proyek molor,” tegasnya.
Faktor kedua adalah kecermatan Pemkab Sidoarjo dalam menentukan mitra kerjanya. Mulai dari konsultan perencana, pengawas maupun penggarap. “Pilih yang profesional. Kalau punya rekam jejak yang kerjanya lelet, ya jangan diambil. Jangan hanya melihat nama perusahaannya, tapi siapa pengendalinya. Karena satu kontraktor bisa punya banyak PT dan CV,” tukasnya.
Dan jika ternyata kontraktor berani mengambil proyek tertentu dengan tenggat waktu yang mepet, harusnya bisa diperhitungkan berapa banyak tenaga yang harus dikerahkan. “Kalau kemudian berdalih keterlambatan itu karena masih harus nunggu teknisi kelistrikan dan semacamnya, khan konyol,” katanya.
Dan ujung dari semua itu adalah kualitas kinerja dari sang kontraktor pengawas yang harus bekerja sesuai tugas dan fungsinya. “Mereka itu kita bayar mahal lho. Masa uang sebesar ratusan juta rupiah kita buang-buang untuk membayar pengawas yang hanya buat pantes-pantesan saja,” tegasnya.
Memang, keterlambatan itu membuat kontraktor pelaksana harus membayar denda yang besarannya sudah tertera di aturan yang berlaku. “Ini bukan soal berapa nilai rupiah yang kembali ke kas daerah, tapi soal wajah kota yang jadi amburadul. Apalagi kawasan GOR itu ibarat etalasenya Sidoarjo,” pungkas Anang.
Untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur di tahun 2024 ini, pihaknya menekankan percepatan proses lelang atau tender di awal perencanaan anggaran 2024. (adv,hds)
