Sidoarjo – cakrajatim.com: Dua penghargaan sekaligus diraih Kabupaten Sidoarjo dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.
Penghargaan tersebut yakni TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kabupaten Terbaik 3 Wilayah Jawa – Bali dan penghargaan Program Unggulan Terbaik 3 kategori Umum.
Penghargaan TP2DD diberikan karena Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai memiliki kinerja dan komitmen yang tinggi terhadap Digitalisasi Penerimaan dan Belanja Daerah.
Sedangkan penghargaan program unggulan terbaik diberikan untuk aplikasi My Retribusi yang dinilai mampu menjadi solusi dalam mentransformasikan penerimaan tunai retribusi menjadi non tunai dan pemantauan penerimaan retribusi secara realtime.
Pagi tadi, dua penghargaan tersebut diterima Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo Muhammad Makhmud pada Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) P2DD tahun 2025 di Hotel Kempinski Jakarta, Senin, (1/12).
Sebelumnya, TP2DD Kabupaten Sidoarjo juga juga mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai TP2DD Kabupaten dengan realisasi Kartu Kredit Indonesia Tertinggi Tahun 2025.
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo Muhammad Makhmud mengatakan Pemkab Sidoarjo terus mendorong percepatan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Bahkan implementasi ETPD diperkuat dengan dibentuknya TP2DD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SK Bupati Sidoarjo Nomor 188/330/438.1.1.3/2021.
“ETPD merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam melakukan pembayaran pada aspek pendapatan dan belanja pemerintah sebagai wujud dari transformasi transaksi secara tunai menjadi non tunai,” ucap Muhammad Makhmud usai menerima penghargaan.
Muhammad Makhmud menyampaikan indeks ETPD Kabupaten Sidoarjo terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada semester satu tahun 2022 kemarin sebesar 96,8% meningkat menjadi 98,3% pada semester dua di tahun yang sama. Tren tersebut terus meningkat pada semester satu tahun 2023 lalu sebesar 97,5%, dan terus naik pada semester dua 98,3%. Sedangkan pada semester satu tahun 2024 telah mencapai 99,3% dan beranjak naik di semester dua 2024 sebesar 99,3%.
“ETPD ini diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel dan pada akhirnya dapat meningkatkan PAD Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.
Muhammad Makhmud mengatakan Pemerintah Pusat terus mendorong percepatan pelaksanaan ETPD di seluruh Indonesia.
Setiap tahunnya Pemerintah Pusat akan menilai percepatan pelaksanaan ETPD yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Disebutkannya penilaian dilakukan pada tiga aspek.
Pertama pada proses percepatan pelaksanaan ETPD dengan bobot 20% yang mencakup High Level Meeting TP2DD, capacity building, literasi masyarakat terhadap pembayaran non tunai.
Kedua pada output berbobot 50% dengan penilaian pencapaian indeks ETPD terakhir, capaian indeks SPBE terakhir, roadmap dan renaksi P2DD, rekomendasi/kebijakan/regulasi yang mendukung ETPD, Komitmen Pemda mendukung kebijakan P2DD.
Ketiga pada outcome sebesar 30% yang dapat dilihat pada penerimaan pajak non tunai, penerimaan retribusi non tunai serta presentase belanja daerah non tunai.
“Untuk percepatan pelaksanaan ETPD di seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat melalui Kemenko Perekonomian RI, Kementerian Komdigi RI, Kemendagri, dan Bank Indonesia setiap tahunnya mengadakan TP2DD Championship untuk menilai TP2DD Kabupaten Kota dan Provinsi, termasuk kategori BPD terbaik, beserta program-program unggulan TP2DD untuk mendorong percepatan pelaksanaan ETPD di wilayah masing-masing,” ucapnya.
Berikut beberapa di antaranya:
Penghargaan TP2DD Terbaik 3 Wilayah Jawa-Bali*: Sidoarjo dinobatkan sebagai salah satu kabupaten terbaik dalam implementasi digitalisasi penerimaan dan belanja daerah.
Program Unggulan Terbaik 3 Kategori Umum*: Aplikasi My Retribusi Sidoarjo diakui sebagai salah satu program unggulan dalam transformasi digital.
Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2025*: Sidoarjo meraih peringkat pertama kategori kabupaten se-Jawa Timur atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang inovatif dan berkelanjutan.
Realisasi Kartu Kredit Indonesia Tertinggi Tahun 2025*: Sidoarjo menerima penghargaan atas realisasi kartu kredit pemerintah daerah tertinggi di Jawa Timur.
Penghargaan-penghargaan ini menunjukkan komitmen Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan digitalisasi daerah.
Di bulan April 2025, kabupaten Sidoarjo mendapat penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025 tingkat Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo dinobatkan sebagai Terbaik I untuk kategori kabupaten.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa, kepada Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur di Hotel Shangri-La, Surabaya
Penghargaan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Kabupaten Sidoarjo, karena untuk pertama kalinya berhasil meraih posisi puncak dalam ajang bergengsi tersebut sejak diselenggarakannya PPD oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
“Ini adalah hasil kerja kolektif dan kolaboratif dari seluruh elemen daerah. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung inovasi dan percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,” ujar Bupati Subandi, yang akrab disapa Cak Bandi, usai menerima penghargaan.
Bupati Subandi menambahkan bahwa penghargaan ini bukan sekadar bentuk pengakuan formal, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan, khususnya di bidang sumber daya manusia dan infrastruktur yang saling mendukung, efisien, dan berkelanjutan.
Ajang PPD sendiri merupakan mekanisme evaluasi nasional yang diselenggarakan oleh Bappenas untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan daerah. Penilaian dilakukan melalui tiga tahap seleksi yang ketat, yakni: penilaian teknis terhadap dokumen perencanaan, presentasi dan wawancara oleh kepala daerah, serta verifikasi lapangan.
Melalui proses tersebut, Kabupaten Sidoarjo berhasil menunjukkan keunggulan dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi, pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran, serta capaian yang dapat diukur secara konkret. Inovasi-inovasi pembangunan yang dilaksanakan juga dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan PPD menjadi indikator penting atas kesiapan suatu daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.
Dengan pencapaian ini, Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mengukir sejarah, tetapi juga menetapkan standar baru dalam tata kelola pembangunan daerah yang inovatif, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (adv,hds)
