Sidoarjo – cakrajatim.com: Petani asal Kelompok Tani (Poktan) Rukun Asih, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengaku proses penebusan pupuk di koperasi tersebut lebih terjangkau, mudah, cepat, dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Salah satu petani, Mohammad Jupri, mengatakan lokasi penebusan di KDMP lebih mudah dijangkau.
Ini karena sebelumnya di Desa Tambakrejo tidak ada kios resmi atau Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS), sehingga kehadiran KDMP mempermudah petani menebus pupuk bersubsidi.
Ia pun merasakan proses penebusan yang praktis karena cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Lebih dekat di sini. Prosesnya juga mudah dan cepat, cukup menunjukkan KTP saja, serta harganya sesuai HET,” ujar Jupri di KDKMP Tambakrejo, Minggu (18/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Jupri menebus pupuk bersubsidi sebanyak 100 kilogram untuk memenuhi kebutuhan usaha taninya. Kemudahan proses penebusan ini diharapkan dapat membantu petani memperoleh pupuk sesuai kebutuhan tanpa harus menempuh jarak yang lebih jauh.
Hal senada disampaikan Abd. Munib, petani anggota Poktan Rukun Asih lainya. Ia menilai keberadaan KDMP memberikan solusi titik penebusan yang lebih dekat.
“Sekarang lebih mudah karena tempatnya dekat dan prosesnya cepat. Kami bisa menebus pupuk dengan menunjukkan KTP, sementara harganya juga sesuai HET,” ungkap Munib.
Pengalaman petani di Sidoarjo ini menunjukkan pentingnya ketersediaan titik penebusan pupuk bersubsidi yang mudah dijangkau, disertai proses pelayanan yang sederhana dan penerapan harga sesuai HET.
Sementara itu,Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan tanggal 15 Oktober 2026 melakukan pemantauan operasionalisasi KDKMP di berbagai daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan (Menko Zulhas), dalam kunjungannya ke KDKMP di Sidoarjo, Kamis (15/10/20266) menyatakan bahwa penyaluran pupuk subsidi melalui KDKMP akan mempersingkat rantai pasok dan mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Dari pupuk (Pupuk Indonesia) langsung ke sini (KDKMP), jadi nggak ada lagi perantara. Syaratnya KTP saja. Semua barang-barang subsidi nanti di sini, untuk mensuplai kebutuhan warga biar tidak ada tengkulaknya. Harganya, harga dari pusat.” tuturnya.
Ketersediaan barang subsidi menjadi fokus utama pemantauan, seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk.
Pemerintah mengevaluasi pasokan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha dan melayani masyara
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 telah memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.854 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). (h)
