Cakrajatim – Sidoarjo: Komisi C DPRD Sidoarjo, menyoroti lambatnya kegiatan lelang proyek infrastruktur daerah. Padahal dinas dan ULP sudah digedor untuk mempercepat pekerjaan lelang.
Menjelang riwulan II tahun 2021 ini praktis tidak ada pelaksanaan proyek. Komisi C merasa gemas, seluruh dinas sudah diajak hearing untuk ditanyakan apa kendala molornya lelang tersebut. DPA proyek sudah ada dan tinggal dimasukkan dalam LPSE. Namun yang muncul di LPSE hanya proyek kecil.
Ketua komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno, mengaku tidak habis pikir apa penyebab dari semua ini. Perencanaan proyek sudah selesai dilelang di akhir 2020. Seharusnya pada triwulan I sudah bisa melelang proyek fisik. “Nah..ini molor sampai berbulan – bulan. Komisi sudah lantang membahas tentang lambatnya proyek,” tukasnya.
Dikatakan ada cukup banyak permasalahan infrastruktur di masyarakat yang masih belum tercover. Makanya, ia ingin tahu keseriusan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait keluhan masyarakat ini seperti apa.
Suyarno mencontohkan seperti halnya yang terjadi di Prambon. Menurutnya, masih banyak sarana infrastruktur yang rusak parah. Dia menyebut sudah menyampaikan hal tersebut berkali-kali kepada dinas terkait. Bahkan sebelum adanya pandemi Covid-19.
“Katanya sudah direncanakan, tapi realisasinya mana. Apalagi setelah kena Covid seperti sekarang ini bagaimana nasib kerusakan infrastruktur Prambon,” tuturnya.
Politisi dari Fraksi PDI-P tersebut mengatakan, dengan adanya pandemi, beberapa anggaran harus dialihkan untuk penanganan Covid-19. Dirinya bisa memaklumi hal tersebut. Akan tetapi, pekerjaan yang prioritas, menurutnya juga harus dilaksanakan.
“Termasuk FR (Frontage Road) itu sudah berapa tahun? Sebetulnya kami di Komisi C tidak ada henti-hentinya mendorong. Cuma untuk sementara ini memang negara tengah terkena musibah, ya saya maklumi,” ucap Suyarno.
Lebih lanjut, Suyarno mengatakan, mau disampaikan dengan cara apapun keluhan masyarakat apabila OPD terkait tidak bisa menjamin, maka realisasinya juga tidak akan terwujud. Sebab menurutnya, diakui atau tidak, yang menjadi eksekutor di lapangan merupakan OPD. Dewan ini tidak punya upaya paksa.
“Satu sisi penanggulangan gugus penanganan Covid-19 tetap berjalan, tapi skala pembangunan prioritas juga harus tetap berjalan,” pungkasnya.
jalan Frontage Road (FR) Sidoarjo memang mendapat sorotan khusus dari komisi C. Komisi ini meminta progres pembangunan FR bisa terealisasi tahun 2021 di lahan yang sudah dibebaskan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Anang Siswandoko menilai, progres pembangunan FR tersebut seharusnya sudah bisa dimulai pengerjaan fisiknya pada tahun ini. Pasalnya, sudah 50 persen lebih lahan yang akan digunakan untuk FR, telah dibebaskan.
“Rekomendasi dari kami, seharusnya sudah ada kegiatan pembangunan di tahun ini. Pembebasan lahannya sudah lebih dari 50 persen. Kami ingin itu segera dibangun,” katanya.
Meski menginginkan adanya pembangunan pada tahun ini, tetapi dirinya menyebut pembangunan tersebut tidak ditargetkan selesai juga. Tapi setidaknya ada jawaban kepada masyarakat terkait realisasi dari pembangunan FR itu sendiri.
“Minimal ada lahan yang harus dibangun dari lahan yang sudah dibebaskan. Bisa 3 sampai 5 kilometer. Sehingga publik bisa menilai bahwa memang ada pembangunan FR itu,” ujar ketua fraksi Gerindra tersebut.
Sementara Dr Wiyono, anggota komisi C, saking kesalnya dengan situasi ini sampai menawarkan kenaikan Tukin (Tunjangan Kinerja) kepada PNS asalkan bekerja cepat memperbaiki kerusakan infrastruktur yang meluas di seluruh kabupaten.
Sebelumnya ia mengaku risih dengan kerusakan jalan di seluruh kecamatan. Jalan kabupaten rusak parah dan hingga saat ini belum ada penanganan. Yang menjadi sasaran kemarahan warga adalah Bupatinya. Tidak bisa perbaikan jalan menunggu hujan reda.
“Ini membuktikan OPD kurang pintar dalam membuat perencanaan,” ujarnya. Kader PDIP ini menanyakan apa hambatan sehingga tidak bisa bekerja cepat. Proyek dinas – dinas tahun 2021 belum dibuka tendernya.
Kenapa tidak bekerja cepat padahal kekecewaan warga sangat kencang disuarakan. Wiyono akan membantu kenaikan Tunjangan kinerja PNS apabila dapat membantu PNS mau bekerja keras.
“Anda minta Tukin berapa atau kalau standar nya harus disamakan dengan Surabaya, komisi C akan membantu,” ujarnya senin (29/3) siang. Tapi yang penting jalan rusak cepat ditangani. Jangan sampai Tukin ditambah tapi kerjanya tetap loyo.
Plt Kadis Bina Marga, Benny Airlangga SH, mengatakan kondisi saat ini memang berat. Ada kekurangan tenaga di bagian PPKom. Sebenarnya sudah lebih 100 paket pekerjaan yang siap lelang.
“Kami siap lelang dan dalam waktu dekat dokumen lelang akan diserahkan ULP (Unit Lelang Pengadaan),” kata assisten 1 ini. Yang menjadi persoalan saat ini adalah tenaga PPKom yang hanya satu untuk proyek jalan dan jembatan yakni kepala bidang Jalan, Mujiono.
Tidak bisa dibayangkan satu orang menangani 100 paket proyek. Idealnya PPKom ada 2 orang. Tetapi harus mengambil tenaga dari mana.
Itu belum pengadaan proyek pengairan. Proyek sangat banyak dengan PPKom satu orang yakni Shanti. Namun Benny berjanji dalam waktu dekat sudah siap lelang.
Sementara ketua fraksi Gerindra, Anang Siswandoko, meminta ada semacam laporan kinerja proyek yang dikerjakan kontraktor. Ada laporan harian, mingguan dan bulanan. Progres pekerjaan harus dilaporkan ke dinas. Laporan ini juga sebagai dasar pencairan termyn proyek.
Dinas diminta tegas dalam mengawasi kontraktor yang mengerjakan banyak proyek. Biasanya kontraktor dengan banyak proyek, jadwal pekerjaannya tumpang tindih. Hal ini harus dilaporkan konsultan kepada dinas. Karena dinas membayar konsultan. (Advertorial DPRD Sidoarjo)
