Opini hadi (3)
Politik dan hukum ibarat palu godam lawan paku bumi sama perkasanya. Tokoh yang kuat secara politik dapat dijatuhkan oleh hukum. Begitu pula tokoh yang punya kekuatan hukum bisa dijatuhkan secara politik.
Fakta tidak terbantahkan bahwa Bupati Muhdlor Ali yang kini berperkara di KPK, mempunyai approval rating (kepuasan publik masyarakat terhadap pelayanan) paling tinggi lebih 80%. Lembaga Survei manapun untuk Pilkada 2024 menempatkan Gus Muhdlor sebagai kandidat paling tinggi elektabilitas dan keterpilihannya.
Bila Gus Muhdlor dipasangkan dengan siapa saja, potensi menangnya paling besar di Pilkada 2024. Bukannya mendahului takdir, tapi data telah menunjukkannya Gus Muhdlor tiada Bandingannya. Dalam 3 tahun saja popularitas Gus Muhdlor meroket. Dan saya yakin banyak yang setuju dengan pendapat ini.
Gus Bupati begitu serius membangun infrastruktur daerah, dalam 3 tahun terakhir pembangunan fisik di kabupaten ini berlari kencang. perempatan gedangan akan dibangun flyover tapi rencana besar ini semoga berjalan trus. Gus Bupati membangun tanpa henti, tapi apa lacur ganjarannya malah ditersangkakan KPK. Mau bilang apa, kalau begini.
Untuk menghentikan langkah Muhdlor, tidak mungkin dengan cara politik. Muhdlor maju dengan partai mapapun, dialah juaranya. Cara yang paling jitu untuk hentikan langkah politik lnya adalah lewat kasus hukum. Nah. Jadilah kasus pemotongan dana insentif pajak daerah yang dilakukan kabag umum BPPD Sidoarjo, siskawati menyeret nama Muhdlor.
KPK telah menetapkan Gus Bupati sebagai tersangka bersama kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono dan kabag umum BPPD, Siskawati. Kalau sudah begini, mau apalagi. Artinya ada orang dalam dan luar lingkaran Pemkab yang ingin menghentikan langkah politik Gus Muhdlor dengan palu Godam KPK…
