Cakrajatim.com – Sidoarjo: – Sehari setelah pengundian nomor urut pilkada Sidoarjo, Subandi resmi cuti dari jabatannya sebagai Plt Bupati Sidoarjo. Sebagai kontestan calon bupati, Ia akan menjalani masa kampanye dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sidoarjo 2024.
Menteri Dalam Negeri menunjuk Muhammad Isa Anshori sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sidoarjo. Anshori adalah pejabat di Pemprov Jatim yang selama ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Jatim.
Menurut Subandi, sebelum menjalani masa cuti kampanye, program-program prioritas Pemkab Sidoarjo sudah berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah realisasi semuanya.
“Saya pastikan semua program dari Pemkab Sidoarjo tetap berjalan dengan baik. Betonisasi sudah realisasi hampir 80 persen,” kata Subandi, Selasa (24/9).
Cabup yang berpasangan dengan Cawabup Mimik Idayana itu menjelasakan, pengawasan dan hal teknis lainnya akan diawasi oleh dinas terkait dan juga Pjs Bupati Muhammad Isa Anshori.
“Karena kami ingin, pembangunan dan program berkualitas baik untuk masyarakat Sidoarjo,” ujar dia.
Disamping itu, bantuan dan sidak bedah rumah tetap akan berlanjut, tidak akan berhenti. Karena Subandi hanya cuti sekira 2 bulan, setelah selesai masa kampanye akan kembali menjabat sebagai Plt Bupati Sidoarjo.
“Kalau yang bisa ditangani sekarang kita akan selesaikan, kalau anggaran tidak cukup, kami masukan di anggaran 2025 besok,” tutupnya.
Di sisi lain, Pk Gubernur Jatim Adhy Karyono berpesan kepada Pjs Bupati/walikota untuk mengawal proses pembangunan pemerintahan.
Selain itu dimintanya untuk memastikan proses pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 berjalan dengan baik, lancar, adil dan damai.
“Satu lagi, tugas Pjs itu adalah memastikan segala aset, SDM, program yang ada di kabupaten kota tidak bersentuhan dengan kepentingan kemenangan bupati, walikota incumbent ataupun pasangan lainnya,” pesannya.
Oleh karenanya Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mewanti-wanti Pjs Bupati/walikota untuk memastikan netralitas ASN. Jangan sampai memihak salah satu pasangan calon bupati/walikota.
“Kita harus memperkuat kepastian bahwa ASN, TNI, Polri mengkedepankan netralitas, itu menjadi penting karena yang mengawaasi bukan hanya pihak kontestan tapi juga masyarakat semua, apakah Pj ini berpihak, apakah Pjs ini ada muatan (politik),” ujarnya. (hd,adv kominfo)
