Sidoarjo – cakrajatim.com: Fraksi Golkar, PDI-P dan Fraksi PKB DPRD Sidoarjo menaruh perhatian khusus terhadap program prioritas Bupati untuk memberikan BKK (Bantuan Khusus Keuangan) kepada setiap desa/kelurahan sebesar Rp 500 juta.
Pemikiran tiga Fraksi itu diungkapkan dalam pandangan umum RPJMD, saat sidang paripurna kemarin.
Fraksi Golkar dengan tegas mendesak BKK diberikan utuh, tidak boleh dipotong untuk insentif RT-RW, LPMK-LPMD, BPD maupun purna kades. Karena itu sama saja dengan tidak memberi bagi desa besar seperti Tropodo Waru, Pabean Sedati maupun Wage Gedangan yang memiliki jaringan RT-RW besar.
Fraksi PKB meminta penjelasan Bupati Subandi perihal BKK desa Rp 500 juta ini apakah diberikan merata kepada setiap desa/kelurahan.
Meskipun dalam PU nya tidak gamblang mempertanyakan pemerataan BKK, namun anggota FKB yang juga Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faidzin, mengambil sikap yang sangat jelas terhadap progran prioritas ini.
Rizza meminta BKK desa harus diberikan utuh Rp 500 juta kepada setiap desa/kelurahan. Menurut Rizza, janji politik Bupati dan wakil bupati saat kampanyenya menyatakan bantuan itu diberikan Rp 500 juta tanpa ada potongan.
“Coba simak di dalam janji politiknya tidak ada janji BKK ini ada potongan. Lah kok sekarang mau dipotong, ” Ucapnya kepada cakrajatim.com, sore ini.
Rizza menegaskan sebagai ketua komisi A berjanji akan mengawal bantuan desa sesuai dengan janji yang dikeluarkan Bupati.
Begitu pula dengan Fraksi PDIP punya sikap sama. Dalam PU nya di paripurna RPJMD mempertanyakan jumlah siang yang diberikan semua setiap desa/kelurahan.
Ketua Fraksi PDI-P, Tar kita Erdianto, merasakan keganjilan dalam naskah RPJMD yang mencantumkan berbagai potongan yang sumber dana diambil dari BKK desa. “Janjinya dulu gimana toh, kok insentif RT-RW dll diambilkan dari BKK desa, ” Tanyanya. (hds)
