Sidoarjo – cakrajatim.com: Ketua dewan Penasehat DPC Gerindra Sidoarjo, Rahmat Muhajirin, mengingatkan eksistensi anggota DPRD harus dilandasi kebersamaan dan pemerataan dalam membagi tugas Perdin dan Narsum.
Hal ini diutarakan Rahmat setelah mendengar masukan dari beberapa anggota yang merasa mendapat porsi Perdin, Narsum yang berbeda. Tatib DPRD harus direvisi untuk menampung asas kebersamaan tadi.
“Dulu pernah saya usulkan pada pak Usman ketika beliau jadi ketua dewan tetapi ditolak. Nah sekarang saya usulkan pada ketua DPRD baru agar dilakukan revisi soal kesamaan hal anggota dewan. Karena ini ada ketentuannya makanya saya bicara, ” Ujarnya saat ditemui, Kamis (8/5) sore.
Menanggapi absennya mayoritas anggota DPRD Sidoarjo dalam rapat paripurna pandangan fraksi untuk LKPJ Bupati 2024 kemarin, disikapi dengan menyatakan bahwa sikap ‘boikot’ puluhan wakil rakyat diparipurna itu, merupakan sinyal agar aspirasi anggota dewan harus didengar.
“Kalau tidak ada persoalan krusial dan membuat wakil rakyat bersikap seperti itu, saya rasa tidak akan ada aksi ‘boikot’ . Saya kira harus ada langkah mendengar dan duduk bersama,” ujar Rahmat Muhajirin.
Khusus untuk seluruh anggota Fraksi Gerindra yang tidak hadir di paripurna tersebut, Rahmat Muhajirin menyebutnya bukan merupakan wujud penarikan dukungan politik khususnya kepada Bupati Sidoarjo.
Bahkan sejak awal menurut Rahmat Muhajirin, Fraksi Gerindra menyatakan mendukung pemerintahan Subandi-Mimik.
“Kita tidak pernah menjauh dari bupati, namun kalau bupati menjauh dengan Gerindra, itu bisa dilihat faktanya saja,” jelas Rahmat Muhajirin.
Anggota DPR RI periode 2019-2024 ini mengakui, untuk menjaga keharmonisan antara eksekutif dengan legislatif, pihaknya mendorong agar eksistensi dewan kembali ditunjukkan.
“Dewan ini punya hak pengawasan dan penganggaran, yang mana itu juga harus diakomodir. Jangan malah dewan dikebiri haknya, yang menyebabkan kondisi politik di Sidoarjo tidak kondusif,” terang Rahmat Muhajirin lagi.
Ia mendorong agar eksekutif tidak terlalu kaku. Bahkan pihaknya menginginkan ada revisi Tatib di dewan, yang mengakomodir hak keuangan antara anggota dan pimpinan agar tidak jomplang.
“Dewan itu punya kewenangan dan hak Pokir, saya berharap dibagi rata dan proposional sehingga tidak terus gaduh,” jelas Rahmat Muhajirin. (Cj)
