Sidoarjo – cakrajatim.com: BUMDes di Sidoarjo diminta untuk tidak fokus menjalankan usaha simpan pinjam (bank titil), tapi harus bergerak sesuai keinginan pemerintah yaitu membantu di bidang ketahanan pangan seperti yang dikehendaki dalam Permendes 3/2025.
Badan Usaha milik Desa (BUMDesa) dipercaya pemerintah sebagai Mitra yang membantu di bidang ketahanan pangan. Setelah turunnya Kepmendes Nomor. 3 tahun 2025 yang mengalokasikan minimal 20% Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan.
Fungsi strategis BUMDes sekaligus merupakan tantangan serius untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan
Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Bambang riyoko, menyambut gembira pengalokasian 20% lebih DD untuk BUMDes sebagai modal usaha pengembangan ketahanan pangan. BUMDes dapat terlibat aktif dalam pengelolaan lahan pertanian, produksi pangan lokal, pemasaran produk pertanian, atau penyediaan sarana produksi bagi petani.
“Dengan lahirnya Kepmendes No. 3/2025, BUMDes dipercaya pemerintah untuk menjalankan fungsi strategis yaitu ikut menciptakan swasembada di bidang ketahanan pangan,” Ucapnya.
Aturan pemerintah terkait BUMDes untuk ketahanan pangan bertujuan untuk memperkuat peran BUMDes dalam mendukung swasembada pangan dengan modal yang sudah disiapkan melalui Dana Desa. Dengan adanya regulasi dan dukungan yang kuat, BUMDes diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan dalam bidang ketahanan pangan.
Dana BUMDes untuk ketahanan pangan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pangan di desa. Berikut beberapa contoh penggunaan dana BUMDes untuk ketahanan pangan, ucapnya dalam kegiatan Narsum di desa Suwaloh, Kecamatan Balongbendo, pekan lalu.
Dana BUMDes untuk ketahanan pangan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pangan di desa. Berikut beberapa contoh penggunaan dana BUMDes untuk ketahanan pangan:
Dana BUMDes dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pertanian, seperti pembelian benih, pupuk, dan peralatan pertanian.
Dana BUMDes dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengolahan hasil pertanian, seperti pembangunan fasilitas pengolahan, pembelian peralatan, dan pengembangan produk olahan.
Dana BUMDes dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemasaran produk pangan, seperti promosi, pengembangan jaringan pemasaran, dan pembangunan infrastruktur pemasaran.
Dana BUMDes dapat pula digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan sistem pangan lokal, seperti pembangunan pasar desa, pengembangan jaringan distribusi pangan, dan pengembangan sistem informasi pasar.
Dengan demikian, dana BUMDes dapat membantu meningkatkan ketersediaan pangan di desa, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Sebelum turunnya Permendes, Bambang masih melihat sebagian besar peran BUMDes menjalankan peran usahanya secara sempit dan sangat terbatas akibat minimnya modal usaha yang diberikan pemerintah Desa. Pola lama yang dijalankan berkutat usaha simpan pinjam bank titil.
Dengan modal minim dari desa membuat BUMDes tidak leluasa menjalankan roda usahanya. BUMDes harus hati-hati dalam memutar modalnya. Sulit bagi BUMDes untuk menemukan usaha yang tepat, karena persaingan usaha di masyarakat juga sangat ketat.
Bank titil juga baik untuk memerangi Rentenir yang berbaju bank titil. Masyarakat bawah yang ada di desa-desa butuh pinjaman/hutang uang receh dan pinjaman itu dengan cepat bisa diperoleh lewat bank titil. “Bank titil boleh saja dijalankan tetapi jangan semua modal usaha diarahkan untuk usaha simpan pinjam, ” Pintanya.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih Andono, masih melihat hambatan pemerintah Desa dalam mengalokasi Dana Desa (DD) sebesar 20 persen untuk ketahanan pangan.
Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal (Menteri Desa PDT) Nomor 3 Tahun 2025.
Ia meminta Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk turun tangan dan memberikan pendampingan kepada desa-desa agar pelaksanaan program ini berjalan sesuai regulasi.
Di kabupaten Sidoarjo masih banyak BUMDes belum aktif, bahkan ada yang kesulitan dalam mengurus legalitas di Kemenkumham. Selain itu, SDM pengelolanya juga masih kurang, baik dalam kapasitas manajerial maupun teknis,” kata Warih Andono.
Menurut ia, sekarang BUMDes jangan berpikir usaha yang sempit tapi diperluas untuk usaha yang lebih produktif yaitu bidang ketahanan pangan. Usaha BUMDes sudah dikunci melalui ketahanan pangan.
Aspek usaha yang bisa dikembangkan cukup banyak, dan pemerintah sudah memberi petunjuk bidang apa saja yang bisa disentuh BUMDes. Itu bisa dilakukan bila pengurus BUMDes diambilkan dari warganya yang punya inisiasi bidang usaha.
Ditambah lagi, keterbatasan sarana dan prasarana membuat mereka kesulitan menjalankan usaha,” ujar politisi asal Kecamatan Waru tersebut.
Menurut Warih, tanpa pendampingan yang memadai, program ketahanan pangan ini bisa menjadi beban bagi desa dan berisiko menimbulkan masalah hukum bagi pengelola Bumdes.
Ia mewanti-wanti, jangan sampai pengurus Bumdes terkena persoalan hukum karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi. Ini tugas pemerintah daerah untuk mendampingi agar program berjalan dengan baik,” tegasnya.
Berdasarkan data Dinas PMD Sidoarjo, dari jumlah desa di Sidoarjo, sekitar 40 persen BUMDes masih belum aktif atau belum memiliki badan hukum yang sah. Sementara itu, hanya 30 persen yang sudah berjalan optimal dengan unit usaha yang berkembang.
Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo lainnya, Deny Hariyanto mengatakan, tujuan kunjungan ke BUMDes Suwaluh untuk melihat Bumdes ini karena sejak tahun 2021 berkembang pesat dan sudah bisa membagi hasil labanya ke anggota yang selama ini sudah menyimpan saham.
Dikatakan, ada beberapa BUMDes tidak bisa maju karena permasalahan dari pengurus. Kalau kualitas pengurusnya kurang memahami soal bisnis.
“Yang saya khawatirkan, modal banyak tapi tidak bisa mengembangkan modal tersebut. Akhirnya bingung dan tidak sesuai rencana awal sehingga menjadi macet alias tidak bisa jalan. apalagi laporannya tidak jelas. Kami mengharap cari pengurus yang paham soal hal ini,” katanya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Paling banyak ada di Kecamatan Wonoayu dengan 23 BUMDes. Sedangkan paling sedikit ada di Kecamatan Buduran dengan 6 BUMDes.
Deny mengharapkan Pemkab memberikan motivasi kepada desa yang belum membentuk BUMDes. Apa yang menjadi kendala harus dicarikan solusinya.
“Kebanyakan desa mengaku bingung menentukan potensi desa yang bisa dikembangkan menjadi BUMDes,” katanya.
Tugas Pemkab memberi penguatan BUMDes yakni dengan memberikan pelatihan. Baik dari sisi manajemen keuangan seperti akuntansi dasar, pengelolaan logistik hingga pemasaran.
BUMDes diharapkan bisa menjadi agen perubahan khususnya di sektor ekonomi. Apalagi dalam masa pandemi Covid-19 seperti ini, BUMDes diminta bisa menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi bagi warga sekitar.
Sebab menurut dia, BUMDes adalah salah satu pendorong pemulihan ekonomi berbasis potensi lokal yang bisa membuka lapangan kerja baru. “Harapannya, pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam pengembangan BUMDes,” imbuhnya.
Sementara itu penjelasan dari Dinas PMD (DInas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Sidoarjo tetap melakukan pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dengan membuka ruang konsultasi untuk pengurus BUMDes maupun pemerintah desa berkaitan dengan kendala dan hal yang bisa dilakukan. Termasuk memberikan rambu-rambu aturan yang berlaku.
“Kami tetap dampingi case by case, terkait BUMDes. Kalau yang tidak berjalan kami panggil kesini (Kantor Dinas PMD). Didampingi, dicarikan solusi,” kata Plt Kepala Dinas PMD Sidoarjo, Probo Agus Sunarno.(adv, hds)
