Sidoarjo – cakrajatim. com: Meskipun Bupati Subandi dinilai punya kepribadian otoriter, namun partai Gerindra Sidoarjo membuka diri untuk rekonsiliasi dengan bupati.
“Sebenarnya saya kecewa melihat kepribadian Bupati seperti itu tapi bila ada tawaran Rekonsiliasi, Gerindra siap menerima,” demikian pernyataan Ketua Dewan Penasehat DPC Gerindra, Rahmat Muhajirin yang diterima cakrajatim.com, Senin sore (23/6) tadi.
Secara kelembagaan Gerindra tidak punya masalah dengan Bupati dan atau Wakil Bupati. Bila ke luar statement dari Ketua Dewan Penasihat dan istri, Mimik Idayana selaku ketua DPC Gerindra Sidoarjo kemarin perihal penilaiannya terhadap Pribadi Seorang Bupati, tidak lebih hanya ingin menunjukkan sikap Soliditas kepada Fraksi Gerindra di DPRD Kab Sda.
Dimana Fraksi Gerindra dan 5 Fraksi lain, mengambil sikap Walk Out atas jawaban kurang seriusnya Bupati dalam sampaikan permohonan maaf atas tuduhan beliau yang mengatakan bahwa Dewan hanya hambur hamburkan Uang/Anggaran – Sementara Bupati – Wakil Bupati susah payah cari Uang/Anggaran.
Ucapan Bupati ini dalam konteks apapun sangat tidak elok.
Terhadap 5 poin yang di sampaikan Golkar ; Rahmat menyatakan, sangat setuju atas konsitensi Golkar dengan tetap
Mendukung Visi Misi Subandi – Mimik ; namun demikian, Visi – Misi ini tidak akan tercapai ketika tidak secara bersama sama mewujudkan.
Artinya, memang butuh kerjasama dan Pembagaian tugas dan kewenangan antara Bupati – Wakil Bupati. Dan itu semua sudah diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan.
Kedua, tidak melibatkan diri dalam konflik ; yang diharapkan adalah peran penting Golkar dalam menengahi dan menyelesaikan konflik yang ada.
Ketiga, Posisi Golkar mengambil posisi penting guna tersaelesainya konflik dengan tidak mengesankan memihak.
Dan Keberadaan Fraksi, yang merupakan perwujudan dan kelompok dari para wakil Rakyat, justru harus dijaga eksitensinya.
Keempat, pihaknya setuju Golkar tetap mengawal 14 Program Subandi – Mimik. tapi Indikasi ke arah untuk tidak tercapainy 14 Program ini sudah mulai tampak indikatornya. Terlebih bila Bupati terus berkonflik dengan DPRD .
Kelima, upaya Golkar untuk tetap berkomunikasi sangat penting. (hds)
