Sidoarjo – cakrajatim.com: Ratusan PNS di lingkungan Pemkab Sidoarjo memasuki masa pensiun.
informasi terbaru, terdapat sejumlah tenaga kesehatan (nakes) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sidoarjo yang akan atau sudah memasuki masa pensiun (purnabakti).
Ratusan PNS di lingkungan Pemkab Sidoarjo memasuki masa pensiun. Sebanyak 164 PNS pensiun pada pertengahan 2025 (Juni-Agustus), dan sebanyak 141 PNS pensiun Juni 2026. Ditambah 1671 Nakes Puskesmas juga pensiun.
DPRD Sidoarjo menyoroti krisis tenaga kesehatan, terutama dokter dan perawat, yang dinilai mengancam layanan di Puskesmas dan RSUD. Dirut RSUD Sidoarjo, dr Atok dan sejumlah dokter juga purbakti.
Sebanyak 31 nakes di Puskesmas dilaporkan masih mengandalkan APBD Sidoarjo, dengan upaya penambahan jumlah nakes yang terus didorong.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya mengatasi kekurangan staf akibat pensiun, khususnya tenaga kesehatan, untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan
Sebanyak 31 Puskesmas di Sidoarjo dihadapkan persoalan rumit. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berkewajiban bisa mandiri merekrut tenaga kesehatan (nakes) baru, menyusul adanya 1.671 pegawainya pensiun pada tahun 2026, namun langkahnya terbentur ketidakmampuan keuangan dalam mengelola SDM tersebut.
Mereka berharap bisa ditopang dana APBD Pemkab Sidoarjo, namun itu masih terbentur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018. Untuk mengurai permasalahan ini.
Ketua Komisi D H. Dhamroni Chudlori, dalam dengar pendapat, meminta terjalinya kemitraan dua lembaga pemerintahan tersebut.
Beberapa anggota Komisi D ikut hearing di antaranya H. Usman M.Kes, H. Pujiono, H. Sutaji dan Hj. Fitrotin Hasanah. Sedangkan pihak eksekutif yang hadir yakni Ahmad Miusbahul Munir M.Si, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sidoarjo, dan Kepala Bag. Hukum Komang Rai Warmawan, S.H., M.Hum. Ikut hadir direktur RSUD R Notopuro dr Atok Irawan Sp.P.M.Kes, Direktur RSUD Sibar dr Abdillah Segaf Alhadad MM, dan pejabat dari unsur Dinas Kesehatan Sidoarjo.
Puskesmas Urang Agung yang terbatas, menurut H Usman dari Komisi D, sudah tidak sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan layanan kesehatan di Puskesmas utama ini.
Ia mendapat keluhan dan masukan dari masyarakat Sidoarjo, yang meminta adanya upaya peningkatan sarana prasara Puskemas Urang Agung, atau jika memungkinkan bisa relokasi ke tempat yang lebih representatif dan luas.
“Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di Puskesmas Urang Agung ini cukup banyak, sehingga memang mendesak untuk dilakukan perluasan atau peningkatan kapasitas layanan Puskemas,” ujar Abah Usman saat ditemui dalam hearing bersama seluruh kepala Puskesmas se Sidoarjo.
kajian akademis melalui dana Pokirnya, yang secara tekhnis diserahkan kepada Bappeda Sidoarjo.
“Kita sudah ajukan anggaran untuk jadian akademis ke Bappeda, untuk mengetahui upaya terbaik apa yang mesti dilakukan untuk peningkatan layanan Puskemas Urang Agung ini. Dan Insyaallah tahun 2026 ini kajian itu akan dilakukan,” ungkap Abah Usman.
Dalam hearing terungkap bahwa sebanyak 31 Puskesmas di Sidoarjo yang berstatus sebagai BLUD rupanya belum mampu mandiri terutama dalam mengelola sumber daya manusia (SDM).
Ketika diharuskan melakukan rekrutmen pegawai baru, menyusul adanya 1.671 nakes yang purna tugas pada tahun ini, rupanya terbentur ketidakmampuan keuangan terutama menyangkut kebutuhan gaji pegawai baru.
“Sebagai BLUD, Puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, semestinya bisa mandiri. ” kata Dhamroni Chudlori, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo
Gus Dham, sapaan politikus PKB mengatakan soal BLUD itu telah diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 79 Tahun 2018.
“Dalam permasalahan ini harus berani melakukan diskresi. Kami di DPRD tentunya mendukung bila operasional Puskesmas ditopang dana APBD, terutama untuk kebutuhan gaji pegawai baru,”
H. Damroni Chudlori, Ketua Komisi DPRD Sidoarjo dalam kesempatan itu mengatakan bahwa dua hal yang dibahas dalam hearing yang berlangsung di ruang paripurna itu, yaitu Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi salah satu program Presiden, Prabowo Subianto.
“Ada dua hal utama dalam pembahasan kali ini, yaitu ILP dan CKG,” kata H. Damroni Chudlori, Kamis (06/03/2025) kemarin.
H. Damroni Chudlori, Ketua Komisi D DPRD menjelaskan bahwa program ILP dan CKG telah di monitor atau di pantau oleh pemerintah pusat. Untuk itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo atau dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mampu melaksanakannya dengan baik.
Salah satu tujuan dari ILP adalah agar masyarakat semakin dekat dengan akses pelayanan kesehatan, sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat.
“Begitu juga dengan CKG, dalam hal ini pelaksananya adalah puskesmas,” jelasnya.
Namun dalam forum hearing terungkap beberapa kendala, diantaranya biaya operasional, alat dan bahan habis sekali pakai serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya.
Bagi Puskemas-Puskesmas yang besar kemampuan pendapatannya dan ditunjang dengan rawat inap, tentu kendala-kendala diatas bukanlah menjadi masalah yang berarti.
Karena Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Sementara puskesmas yang pendapatannya kecil harus segera dipikirkan dan dicarikan solusi,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa BKD Sidoarjo harus segera mencarikan solusi terkait kekurangan tenaga kesehatan (nakes) ditengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Termasuk tidak diperbolehkan mengangkat pegawai baru.
”Padahal di satu sisi, butuh penambahan nakes. Jadi teknisnya, monggo sepenuhnya ini tugas BKD untuk memikirkan dan mencari jalan keluarnya,” tambahnya.
H. Bangun Winarso, Wakil Ketua Komisi D menginginkan adanya koordinasi antara Dinkes, Puskesmas dan BKD untuk duduk bersama mencari solusi terkait kekurangan nakes.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan bahwa kebutuhan nakes di masing-masing kecamatan sebesar 5 persen dari total jumlah penduduk.
“Bisa dicarikan solusinya dengan duduk semeja antara Dinkes, Puskesmas dan BKD. Kemudian, silahkan dihitung kebutuhan nakes di masing-masing kecamatan,” sampainya.
Bangun menuturkan bahwa perekrutan atau penerimaan nakes baru dalam jangka pendek bisa dengan cara swakelola, namun proses rekrutmennya harus transparan dan melalui seleksi ketat sesuai bidang kebutuhan.
“Jangan sampai proses rekrutmennya disalahgunakan, seperti keponakan atau saudara sendiri yang dipekerjakan. Padahal kemampuan yang dimiliki, tidak sesuai kebutuhan yang ada di Puskesmas. Ini jangan sampai terjadi,” tutur polititisi asal Kecamatan Taman itu.
Ia berharap kekurangan nakes di Puskesmas-Puskesmas ini bisa segera teratasi dalam waktu secepat-cepatnya, agar tidak terkaget-kaget saat program CKG mulai banyak peminatnya.
Saat ini, Pukesmas-Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo sedang mengoptimalkan nakes yang ada, baik untuk pasien yang menjalani kurasi atau penyembuhan maupun CKG.
“Jangan sampai sekarang slow, besok CKG benar-benar diterapkan dengan pasien 30 orang setiap hari. Akhirnya terjadi penumpukan layanan atau kegaduhan di lapangan. Istilahnya kaget atau mbendol mburi,” ujar Bangun.
Sementara itu, Tarkit Erdianto, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo lainya mencermati terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan atau mensukseskan program CKG.
Rendahnya partisipasi masyarakat dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi atau kesulitan dalam mengisi aplikasi yang telah dipersiapkan oleh pemerintah.
“Jujur saja, saya mbrebes mili mendengar penjelasan kawan-kawan Kepala Puskesmas tadi, bahwa jumlah masyarakat yang memanfaatkan program CKG masih sedikit.
Padahal, biasanya masyarakat itu senang sekali dengan yang gratis-gratis. Namun kenapa ada cek kesehatan gratis, kok malah gak antusias? Apa kurang sosialisasinya, apakah warga kita tidak tertib dengan aplikasinya ataukah karena harapan hidup warga Sidoarjo semakin tinggi? Sehingga merasa sudah sehat, jadi tidak perlu CKG,” ungkapnya.
Maka dari itu, Puskesmas-Puskesmas harus gencar melakukan sosialisasi atau membuat terobosan-terobosan agar program CKG bisa bergulir dan terlaksana hingga 5 tahun ke depan.
Puskesmas bisa menggandeng atau kerjasama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) dan Kelurahan dalam melakukan sosialisasi kepada warganya terkait program CKG.
“Harapan kami sosialisasinya lebih ditingkatkan, utamanya penggunaan aplikasi SSM (Satu Sehat Mobile, red) dengan menggandeng Kades dan Lurah,” tutupnya. (adv,hds)
