Sidoarjo, Cakrajatim: Perwakilan warga Desa Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Rabu (3/11) mendatangi Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Mereka melaporkan dugaan penyimpangan dana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ajeg Makmur yang beroperasi sejak 2016 lalu.
Salah seorang warga, Robi Darmawan mengatakan langkah tersebut terpaksa diambil lantaran pihak pengelola BUMDes tidak transparan terkait uang hasil pengelolaan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan lapak untuk PKL tersebut.
“Selain ini warga juga sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan BUMDes itu,” katanya.
Sebelumnya beberapa warga lainnya sempat mempertanyakan masalah tersebut pada Kepala Desa Jerukgamping, Moch Lubis Hariono. Tak hanya itu, masalah tersebut juga telah diadukan pada pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.
Pengaduan kami sudah difasilitasi dengan diadakannya Musyawarah Desa pada Rabu tanggal 20 Oktober 2021 dengan agenda LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban-red) Ketua BUMDes Ajeg Makmur. Namun kami belum bisa menerima LPJ itu,” tambah Robi.
Karena sempat terjadi tarik ulur, akhirnya Kades Jerukgamping memutuskan untuk membekukan kepengurusan BUMDes dan selanjutnya pengurus BUMDes harus membuat LPJ lagi setelah dilakukannya audit internal oleh BPD.
“Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan soal tindak lanjut Musdes tersebut, karena itu warga berinisiatif mengadukan masalah ini ke Kejaksaan negeri Sidoarjo,” ujar Robi yang ditemani salah seorang rekannya, Anjar.
Warga berharap pengaduan yang mereka layangkan tersebut sesegera mungkin ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan sehingga persoalan ini bisa segera terselesaikan. “Tapi yang lebih penting lagi, keberadaan BUMDes itu bisa membawa manfaat bagi desa dan masyarakat Jeruk Gamping,” imbuh Anjar.
Sementara itu anggota BPD Jeruk Gamping, Budi Nur Rahman yang dihubungi terpisah melalui WA-nya mengatakan mendukung penuh langkah warga yang membawa kasus ini ke ranah hukum. “Kami serahkan saja pada warga, karena upaya kami untuk menyelesaikan di tingkat internal juga sudah deadlock,” katanya.
Menurutnya, kebuntuan itu terjadi lantaran pihak pengurus BUMDes terkesan berkilah atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan BPD maupun warga dalam Musdes tersebut. “Jawabannya nggak nyambung dengan pertanyaan yang diajukan,” kata pria bergelar sarjana pendidikan itu.
Diantaranya soal laba perusahaan yang tak jelas juntrungnya, padahal pendirian dan operasionalisasi BUMDes tersebut dibiayai oleh APBDes sebesar Rp 100 juta. Selain itu juga ada bantuan dari pihak ketiga sebesar Rp 250 juta. “Masih ada tambahan masing-masing Rp 50 juta dari Bantuan Kementerian Desa dan BK (Bantuan Keuangan-red),” tambahnya.
Disisi lain, BPD juga menerima laporan dari dewan pengawas BUMDes yang menyatakan pihaknya sama sekali tidak difungsikan. Salah satu indikasinya laporan keuangan yang diminta secara berkal juga tak pernah dipenuhi pengurus BUMDes.
“Karena itu, kami serahkan sepenuhnya saja urusan ini pada mekanisme hukum yang berlaku. Kalau memang ada indikasi penyimpangan ya silahkan diproses agar persoalan ini bisa cepat selesai,” pungkas Budi. (hdi)
