Sidoarjo – cakra jatim.com: Baru sebulan dilantik,duet Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo,Subandi-Mimik didemo sejumlah massa yang tergabung dalam wadah Aliansi Gerakan Sidoarjo Bersih (GSB) Senin (24/2).
Puluhan pendemo memprotes keras kebijakan Bupati Sidoarjo,H Subandi terkait adanya dugaan jual beli bursa posisi/jabatan di sejumlah instansi strategis beberapa waktu lalu. Diantaranya pengangkatan Mulyono, relawan, jadi Dewan pengawas RSUD Sidoarjo.
Namun Dirut RSUD, Atok menegaskan penunjukan Mulyono Wijayanto Sebagai Dewan Pengawas RSUD jauh sebelum Pilkada, Tidak Ada Kaitanya dengan Kepentingan Politik.
Penunjukan ini dilakukan jauh sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sehingga tidak terkait dengan faktor politis atau politik balas jasa.
Mulyono Wijayanto dikenal luas sebagai Ketua Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sidoarjo. Pengalaman dan dedikasinya dalam bidang kemasyarakatan, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, menjadi pertimbangan utama dalam penunjukannya sebagai anggota Dewan Pengawas RSUD.
Selain itu salah satu tantangan utama dalam pengelolaan rumah sakit daerah adalah bagaimana kebijakan yang dibuat dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan latar belakangnya, Mulyono dapat menjadi jembatan antara kebijakan kesehatan dan realitas di lapangan, sehingga layanan RSUD lebih efektif dan tepat sasaran.
Keterlibatannya diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD R.T. Notopuro.
Masuknya Mulyono menjadi Dewan Pengawas dirasa sangat tepat dan mendapatkan apresiasi dari Plt. direktur RSUD dr Atok Irawan “Sejak Pak Mulyono bergabung sebagai Dewan Pengawas, RSUD R.T. Notopuro bisa lebih memahami dan menentukan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan realitas di lapangan.
Beliau banyak memberikan masukan tentang kebutuhan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat tingkat bawah, sehingga layanan yang kami berikan semakin tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga Sidoarjo,” ujar dr. Atok Irawan.
Dengan berbagai faktor tersebut, diharapkan RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dapat terus berkembang dan memberikan layanan kesehatan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Keputusan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Wahyu, pendemo dengan lantang menyebut bahwa Bupati Subandi terindikasi telah melakukan in_konsistensi sikap dengan menempatkan sejumlah kolega/orang dekatnya sebagai pejabat di beberapa instansi strategis pemerintah,salah satunya adalah di tunjuknya Mulyono sebagai Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Notodipuro Sidoarjo.
“Padahal dalam setiap kesempatan,Bupati Subandi menyatakan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.Tapi yang terjadi justru sebaliknya,baru sebulan menjabat sudah bagi-bagi jabatan” teriaknya.
Secara bergantian dua korlap aksi dalam orasinya akan terus mendesak Bupati Subandi untuk selain memberikan klarifikasi terkait indikasi jual beli jabatan tersebut.
“Selama kami tidak mendapatkan jawaban,kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.Kami hanya ingin Sidoarjo bersih dari berbagai praktik KKN” ujarnya. (hds)
