Sidoarjo – Dari hasil pemantauan PPKM darurat menurut ketua Sidoarjo , Usman, pandemi virus ini menyulitkan bisnis usaha kecil menengah, terpaparnya warga hingga kematian. Pemerintah dan elemen masyarakat harus bersama memecahkan masalah.
Yaitu dengan mengajak masalah ini dibicarakan bersama oleh semua unsur Forkompimda untuk mencari solusi. Bla diperlukan sekali mendirikan rumah sakit darurat atau shelter isolasi yang dulu pernah didirikan di gedung MPP lingkar timur.Termasuk jika memang perlu mendirikan rumah sakit darurat atau shelter isolasi seperti dulu.
Ia menyarankan Pemkab Sidoarjo mengaktifkan para relawan tingkat desa yang pernah dibentuk melalui Kampung Tangguh. Ini merupakan tindakan preventif dan kuratif dalam penanganan Covid19.
Wakil rakyat dari Dapil 1 ini meminta semua elemen diaktifkan dengan bergerak bersama dalam menangani masalah ini. “Jangan menggantungkan masalah pada pemerintah tetapi elemen juga bergerak bersama, ” tuturnya.
Soal dananya, politisi PKB itu mengaku siap untuk membantu Pemkab mengalihkan atau refocusing anggaran yang dianggap belum terlalu penting dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kalau perlu yang ditata lagi dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan-red),” tambahnya. ²
Menurutnya langkah itu jauh lebih efektif karena bisa melokalisir masalah hingga di lingkaran terkecil, yakni desa. Usman mencontohkan, para pengurus RT atau RW bisa melaporkan setiap kejadian di lingkungannya masing-masing pada gugus tugas di desa.
“Nanti bertingkat, dari desa ke kecamatan. Pihak kecamatan bisa koordinasi dengan Puskesmas soal penanganan orang-orang yang isoman disana. Termasuk soal pendampingan medis, pemenuhan kebutuhan obatan-obatan dan juga kebutuhan hidup sehari-hari yang ditangani Dinsos,” ujar Usman.
Ia juga mendesak Puskesmas untuk lebih proaktif dalam melakukan pendampingan medis tersebut. Dengan begitu berbagai persoalan yang terjadi saat ini terkait warga yang menjalani isolasi mandiri (isoman).
Saat ini memang sudah perlu dilakukan langkah kongkrit untuk menangani kedaruratan persoalan di level paling bawah. “Sebagai wakil rakyat, saya juga sering disambati (menerima keluhan-red) dari konstituen soal sulitnya masuk ke rumah sakit,” keluh Usman.
Untuk menuntaskan masalah itu, ia berencana mengundang semua unsur Forkopimda dan juga OPD Pemkab yang berkompeten dengan masalah itu. “Besok akan saya undang semua untuk bicara dengan pimpinan dewan, Panja Covid dan juga Komisi D,” janjinya.
Usman juga menyampaikan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran merupakan dampak yang terjadi disaat pandemi Covid-19. Namun demikian, pemerintah harus turun tangan dalam mengatasi persoalan tersebut terutama dalam mengentas kemiskinan.
“Mau tidak mau pemerintah memang harus turun tangan. Karena yang jelas ini adalah dampak dari pandemi. Angka pengangguran meningkat, ekonomi mengalami penurunan dan lain-lain,” urainya .
Salah satu contoh, lanjut politisi PKB Kab. Sidoarjo itu, dengan memberikan bantuan sosial untuk korban covid-19, hingga membangkitkan UMKM yang ada melalui digital. Sehingga terpaan virus Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat bisa disiasati dengan baik.
“Dan yang lebih penting lagi, pemerintah juga harus bisa memberikan penekanan terhadap pengusaha agar menghindari yang namanya PHK massal. Sedangkan masyarakat juga harus bisa menahan diri untuk hal hal yang sifatnya konsumtif dimasa pandemi Covid-19.
Usman bersama Forkompimda melihat kondisi lapangan selama PPKM darurat melihat masih ada beberapa warkop dan kafe yang tidak mengikuti ketentuan dengan buka malam dan berkerumun. Dengan pendekatan persuasif akhirnya masyarakat mulai memahami bahwa penyekatan dan pembatasan justru untuk melindungi masyarakat juga.
Saat dihubungi terpisah, Ketua Panitia Kerja (Panja) Covid-19 DPRD Sidoarjo, H. Khoirul Hidayat menyebutkan tidak ada kendala terkait anggaran. Menurutnya dana refocusing awal 2021 lalu sebesar Rp 92 Miliar masih ada dan belum dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu tidak ada alasan bagi Pemkab Sidoarjo untuk menunda-nunda guna mendirikan rumah sakit darurat atau shelter isolasi terintegrasi seperti tahun lalu. Apalagi sarana dan prasarana pendukungnya juga sudah ada, yakni 80 tenda dan 100 bed bantuan dari Kementrian Sosial (Kemensos). “Turunkan ego untuk membangun fisik, karena ini urusan nyawa rakyat yang harus diprioritaskan,” tegasnya.
Sedangkan soal ketersediaan tenaga medis, mantan Kades Lebo Kecamatan Sidoarjo mengusulkan agar segera melakukan proses rekruitmen. “Atau bisa juga bekerjasama dengan TNI/Polri saat memfungsikan MPP di jalan lingkar timur. (Advertising,hds)
