Sidoarjo – cakrajatim.com: Gagalnya Pemkab membangun pasar Kepuh Kiriman dengan pola BTO (Build Transfer Operasion) merupakan catatan buruk untuk jangan melibatkan pihak ketiga dalam membangun pasar.
Rencana Pemkab melibatkan pihak ketiga dalam membangun pasar Taman, hendaknya jangan dilanjutkan. Bisa saja kegagalan membangun pasar Kepuh Kiriman, Kec Waru dapat terulang di pasar Taman.
Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, mengingatkan kembali pembangunan pasar Kepuh Kiriman yang sudah berjalan 13 tahun sekarang mangkrak. Bangkai pasar di tepi jalan raya Wadung Asri, yang peletakan baru pertama dilakukan bupati Saiful Ilah tahun 2012 itu di tinggal kabur pihak ketiga.
Berkaitan dengan BTO pasar Taman yang pembangunannya dan operasionalnya ditangani pihak ketiga hendaknya diurungkan saja rencana. Pasar Taman tetap dibangun menggunakan dana APBD Sidoarjo.
Hampir semua pasar yang dikerjasamakan Pemkab dengan pihak ketiga dengan pola Kerjasama Bangun Guna Serah atau BOT dan Bangun Serah Guna atau BTO, sampai hari ini banyak yang tidak terurus dengan baik.
di temui di ruang komisi B dia menjelaskan, selama perjanjian Kerjasama belum berakhir maka tangggung jawab perbaikan menjadi ranah pihak ketiga.
Kecuali perjanjian kerjasamanya sudah berakhir, maka Pemkab bisa mengambil alih seluruh perbaikan.
“Seperti Pasar Larangan dan Pasar Krian, adalah dua pasar yang dikerjasamakan selama 30 tahun,” jelas Bambang.
Kerjasama kedua pasar dimulai sejak kepemimpinan bupati Sdoarjo, Sudjito sekitar tahun 1997-1998. Pemkab juga bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun Sun City Mal di Jl Pahlawan dan Pertokoan dan hotel Delta Mayang di Jl Diponegoro, selama kurun waktu 30 tahun di era kepemimmpinan bupati Win Hendrarso.
Perjanjian Kerjasama diperkirakan akan berakhir tahun 2033.
Sun city mal, menurut Bambang Pujianto butuh perhatian khusus, karena sebagai ikon kota Sidoarjo jangan sampai nanti tahun 2033 setelah jatuh ke tangan Pemkab, ikon itu berubah menjadi Gedung hantu karena ternyata Pemkab tidak mampu mengelola.
“Tidak mudah mengelola Mal, di Surabaya saja banyak mal yang gulung tikar seperti THR Mal pasar Kapasan dan sebagainya,” ujarnya.
Bambang juga menyatakan, kondisi keuangan daerah di masa lalu memang sulit, karenanya butuh proses BTO maupun BOT.
Apalagi saat itu ada kebutuhan untuk membangun pasar dan mal tapi APBD saat itu tidak mampu membiayai pembangunan.
Karena kebutuhan untuk melayani masyarakat, Pemkab akhirnya menggandeng pihak ketiga untuk mendanai melalui Kerjasama BOT.
“Saat ini masih ada satu proyek Kerjasama yang mangkrak, yakni pasar Kepuh Kiriman Waru. Pemkab tidak bisa mengeksekusi karena tanggungjawabnya masih di pihak swasta, sampai batas waktu yang sudah diatur dalam perjanjian,” ungkap Bambang.
Mengenai minimnya kontribusi Suncity terhadap PAD itu dicari terlebih dahulu dalam perjanjian yang dilakukan sejak 2003 sampai 2028 ini. “Dilihat dulu poin-poin yang dirasa saat ini kurang pas,” sambungnya.
Sementara itu khusus untuk Pasar Taman, Bambang melihat kekuatan keuangan Pemkab sebenarnya bisa dianggarkan untuk melakukan pembangunan. (hds)
