Sidoarjo – cakra jatim.com: Meskipun fraksi PKB dalam PA (pendapat akhir) telah menerima LPP (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan) APBD 2024, tidak berarti penerimaan itu perwujudan PKB mau pasang badan terhadap pemerintahan Bupati Subandi.
Ketua DPRD Sidoarjo, cak Nasih, menegaskan komitmen itu di depan sejumlah wartawan, Kamis (17/7) sore di markas DPC PKB. Cak Nasih didampingi ketua Fraksi PKB, Dhamroni Chudori menambahkan, bahwa fraksinya punya sikap independen. ‘Dan PKB menghargai independensi semua fraksi dalam menyampaikan pendapat akhirnya, ” ujarnya.
Selanjutnya dikatakan, sikap fraksinya yang menerima LPP APBD 2024 tidak berarti PKB kehilangan daya kritisnya terhadap kepemimpinan bupati. Justru PKB akan membedah semua visi misi Bupati yang tertuang di RPJMD 2025-2029.
“PKB akan merevisi RPJMD yang tidak terealisasi,” Tegasnya. Justru dengan keputusan fraksi PKB menerima LPP APBD 2024, fraksinya akan kritis. Tapi tidak untuk saat sekarang karena kepimpinan Bupati Subandi masih berjalan beberapa bulan.
Paling tidak butuh satu tahun untuk melakukan penilaian terhadap 14 program dan misi visi Bupati di RPJMD.
Terutama dalam penciptaan 100 ribu lapangan kerja selama satu periode (5 tahun). Akan dipantau indikator dari penyerapan kerja hasilnya seperti apa.
Nasik dan Dhamroni merasa tidak masalah dengan lahirnya Koalisi Sidoarjo Maju sebagai implementasi fraksi dan partai yang menolak LPP APBD 2024 Bupati Subandi. Bila niatnya ingin mengkritisi Bupati, PKB menyambut dengan baik Koalisi SM.
“Malah PKB akan bergabung dengan Koalisi SM asalkan memiliki Platform yang sama, ” Tandasnya.
“Fraksi PKB siap jadi lokomotif dari Koalisi SM bila mau mengkritik pemerintahan Bupati Subandi, ” Tambah ketua Fraksi PKB, Cak Dhamroni. (hds)