Sidoarjo: Ketua Komisi C, Suyarno mengungkapkan kekecewaan terhadap pengelolaan sampah di Sidoarjo. Pemkab hanya setujui anggaran Rp 4 miliar setahun, itu sangat kecil dibanding sampah yang ditangani. Namun anggaran kecil malah menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).
Di depan kepala desa se Kec Gedangan dalam acara FGD Terkait Penanganan Sampah di Kecamatan Gedangan, Rabu (6/10) siang, yang menghadirkan 5 anggota komisi C yakni, Suyarno, Nur Hendriyati, Mujayyin, Hamzah Purwandono, Iswahyudi.
Suyarno menilai, sampah tidak dikelopa serius. Ia pernah mengusulkan anggaran Rp 21 miliar untuk pembangunan TPST tapi disetujui hanya Rp 4 miliar. Itupun malah menjadi Silpa.
Di balik sampah ada retribusi sehingga menjadi kewajiban dan tanggungjawab kita bersama. Mengelola sampah diakui tidak mudah, komisi C sudah study ke daerah yang dianggap berhasil tapi polemik di masyarakat sama.
Karena itu Pemkab jangan segan keluarkan anggaran untuk sampah agar tertangani dengan baik. Masyarakat berhak hidup aman dan nyaman.
Pansus sampah nanti hendaknya retribusi sampah jangan diarahkan memungut retribusi dari masyarakat. retribusi jangan jadi beban masyarakat. Tapi lebih diarahkan ke sampah perusahaan, mal, plasa, pasar dan tempat fasilitas umum.
“Di Pansus nanti saya usulkan agar retribusi sampah masyatakat dinihilkan,” ujarnya. Penduduk Sidoarjo mencapai 2,3 juta dengan luasan lahan 670 km2 memang tidak sebanding. Dan itu menjadi problem kita bersama.
Suyarno meminta, DLHK Sidoarjo jangan ikut pungut sampah tapi jadi operator sampah. Tugas DLHK memberi edukasi dan sosialisasi bagaimana memperlakukan sampah.
TPST harus difungsikan dengan benar. Jangan berfungsi sebagai transitnya sampah tapi memberdayakan sampah agar tidak tidak perlu dikirim ke TPA. “Anggatan TPST diberi anggaran cukup, usulan saya malah dikepras jadi Rp 4 miliar dari Rp 21 miliar,” ujarnya.
Bendahara DPC PDIP ini bahkan pernah mengamati seharian di TPA Jabon dan ternyata ada kiriman sampah 400 truk sehari di jabon.
Ini tidak tepat, TPA Jabon mestinya menampung residu dari TPST.
Nur Hendriyati Ningsih dari Komisi C membenarkan kondisi yang disampaikan Suyarno. Mengelola sanitary untuk sampah butuh anggaran besar. Kerap komisi c usul anggaran tidak ditampung. Mungkin karena banyak yang diurus di Sidoarjo.
Harus diurut dari hulu sampai hikir, ada edukasi masyarakat. Seperti Surabaya dulu study banding sampah ke Sidoarjo tetapi kok sekarang terbalik. Surabaya lebih baik dalam urusan sampah.
Ketua Nasdem Sidoarjo ini, mengatakan perlunya mengedukasi ibu rumah tangga. Karena ibu-ibu yang terdepan soal sampah rumahnya.
Ia setuju anggaran BK (Bantuan Keuangan) untuk TPST, gerobak sampah dan sebagainya. (hdi)
