Mas Iin akan Libatkan KPK Dalam Jalankan Pemerintah Bersih

Cakrajatim.com – Sidoarjo: Mas Iin menyampaikan visi, misi serta berbagai program kerja membangun Sidoarjo ke depan begitu dan rasional. Penampilan cemerlang ditunjukkan pasangan calon pasangan (Paslon) Achmad Amir Aslichin – Edy Widodo, pada acara debat kedua kandidat Pilkada Sidoarjo 2024.
Debat kali kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo berlangsung Aston Hotel di kawasan Perumahan Kahuripan Nirwana Sidoarjo, pada Kamis (31/10) malam. Tema yang diusung dalam debat paslon ini; “Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Serta Menyelesaikan Persoalan Daerah”.
Sesuai temanya, Mas Iin, sapaan Cabup yang diusung koalisi besar berkekuatan politik setara dengan 34 kursi di DPRD, yakni PKB, PDIP, PAN, Nasdem, PKS dan PPP ini telah menyampaikan beberapa permasalahan terkait pelayanan masyarakat. Ini terutama menyangkut Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam upaya memangkas birokrasi pemerintahan sekaligus meningkatkan palayanan publik.
Dia mengatakan penerapan aplikasi pelayanan berbasis digital sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah, untuk terus dikembangkan. Apalagi Pemkab Sidoarjo sudah lama menerapkan teknologi berbasis digital sebagai inovasi pelayanan publik.
Seperti diketahui, Pemkab Sidoarjo sendiri sudah lama mulai menerapkan pelayanan berbasis elektronik (digital). Bahkan pada 2016,–era pemerintahan pasangan bupati dan wakil bupati Saiful Ilah-Nur Ahmad Syaifuddin,–bahwa Sidoarjo bersama 9 daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia telah ditetapkan sebagai pilot project untuk memgembangkan pelayan masyarakat berbasis digital dengan tagline; Smart City.
Salah satu produk unngulannya, pada pada 2017 Pemkab Sidoarjo telah penerapan pelayanan aplikasi ‘SIAP’ sebagai layanan antrean berbasis digital di Puskesmas Sidoarjo. Selain itu, Bupati Abah Saiful dan Wakil Bupati Cak Nur, telah menggalakan program pembangunan jaringan fiber optic seluruh desa di wilayah Sidoarjo. “Jadi pelayanan berbasis digital bukan hal yang baru. Kami ke depan akan terus mengembangkan dapat dinikmati atau di akses masyarakat di tingkat dusun,” ujar Mas Iin.
Dengan demikian, lanjut dia, bagi masyarakat yang mengurus keperluan,–mulai kependudukan hingga perizinan usaha, tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintahan desa, kantor kecamatan, maupun OPD terkait di jajaran Pemkab Sidoarjo. Ini tentunya dapat memangkas birokrasi pemerintahan.
Selain itu juga, lanjut Mas Iin, pentingnya terus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) para Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran pemerinhan agar dapat memberikan layanan secara optimal sesuai tuntutan publik. “Ini sebagai komitmen kami memangkas birokrasi dalam sektor pelayanan publik. Dengan tidak perlunya masyarakat bertemu dengan petugas pelayanan, tentunya benar-benar dapat menangkal terjadinya KKN,–korupsi, kolusi dan nepotiesme,” kata Mas Iin.
Bahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang terbebas dari korupsi atau KKN, pihaknya akan melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur KPK sebagai pengawasan terhadap roda pemerintahan Sidoarjo. “Jadi bersama Paslon SAE, dan dengan niat yang sae didukung program kerja sae, maka terwujud Sidoarjo yang SAE,” kata Mas Iin, yang langsung disambut yel-yel; SAE…SAE…SAE oleh massa pendukungnya.
Dalam kesempatan itu, Paslon SAE juga mengungkapkan berbagai permasalahan di Sidoarjo dengan tidak semata beretorika. Seperti peningkatakan pendidikan, kesehatan, termasuk mengatasi pengangguran di Sidoarjo. Termasuk memperkuat UMKM di Sidoarjo sebagai pondasi dalam mengatasi pengangguran serta meningkatkan perekonomian masyarakat Sidoarjo.
PROGRAM Rp 300-500 JUTA PER DUSUN RASIONAL DILAKSANAKAN
Selain disiapkan berbagai langkah dan kebijakan stretegis yang rasional,–tidak sebatas retorika semata, juga memperkuat jaringan dan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat dusun. “Karena itu menjadi solusi tepat mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat, memang harus dimulai dari tingkat paling bawah,” ujarnya.
Ketenangan Mas Iin, sebagai figur yang layak memimpin Sidoarjo juga ditunjukan ketika ‘diserang’ lawan debatnya terkait program alokasi anggaran Rp 300 juta sampai Rp 500 juta per dusun. Dengan senyum yang terus mengembang, dia menegaskan bahwa program unggulan ini sudah melalui diskusi panjang dengan berbagai pertimbangan melibatkan pihak-pihak berkompeten.
“Ini sudah kami bahas bersama pejabat di esekutif hingga anggota legislatif maupun berbagai komponen masyarakat, termasuk dari akademisi. Program ini sangat rasional, dan sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi kekuatan APBD Sidoarjo mampu mendukung program pemberdayaan dusun itu,” ujarnya.
Berpengalaman sebagai anggota Banggar DPRD Kabupaten Sidoarjo maupun DPRD Jatim, Mas Iin menguraikan program pemberdayaan dusun tersebut, termasuk teknis pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum . “Kalau mereka paham, tentunya tidak ribet pelaksanaannya dan tidak akan melanggar aturan,” ujarnya.
Mas Iin juga mengemukaan APBD Kabupaten Sidoarjo pertahun mencapai Rp 5,2 triliun dengan PAD yang sudah lebih dari Rp 1,2 triliun. Sehingga dengan dikalkulasi rasional, untuk anggaran perdusun,–jumlahnya 906 dusun, diperkirakan hanya menelan anggaran APBD sekitar Rp 400 miliar. “Beri kami kepercayaan memimpin Sidoarjo, pasti program per dusun Rp 300 juta hingga Rp 500 juta, dapat dilaksanakan dengan penuh amanah,” ujarnya.
Jalannya debat kali kedua ini berlangsung lancar, dan aman. Ini terutama ditunjukan massa pendukung Paslon SAE yang relatif tertib mengikuti jalannya acara sesuai ketentuan. Termasuk memberi kesempatan lawan debat menjelaskan program-programnnya tanpa diganggu dengan yel-yel.
Sedangkan suasana di luar arena,–seperti di halaman depan hotel, tanpak begitu riuh lantaran kedua kubu saling bersaing yel-yel. Terlihat massa SAE lebih mendomisasi, dengan jumlah yang lebih besar. Sound siytem horeq dari Paslon, juga ikut mewarnai kemeriahaan acara debat. Semua itu berlangsung dalam kondisi yang kondusif. (hd)
,
.