Sidoarjo – cakrajatim.com: Keberadaan kandang ayam petelur milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, memicu protes warga. Lokasi peternakan tersebut persis bersebelahan dengan bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sarirogo.
Bau kotoran ayam sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar hingga nafsu makan para siswa.
”Kandang ayam petelur itu sangat bau. Anak-anak sampai tidak berselera makan karena bau kotoran yang begitu menyengat,” ujar salah seorang warga setempat.
Tak hanya memicu aroma tak sedap, keberadaan kandang tersebut memperparah krisis jumlah murid di SDN Sarirogo. Selain minimnya sarana dan prasarana (sarpras)—seperti tidak adanya ruang guru—masalah polusi udara ini membuat orang tua murid enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut dan memilih beralih ke sekolah swasta berbasis Islami.
”Aroma baunya bisa tercium dari jarak 30 meter. Kalau tertiup angin, baunya makin menyebar ke mana-mana. Setiap tahun sekolah selalu kekurangan murid karena sarpras kurang layak dan terganggu bau kotoran ayam,” keluh warga.
Awal Berdiri Kandang dan Tudingan ‘Janji Manis’ Telkom
Berdasarkan keterangan pengelola, peternakan ini beroperasi sejak Januari 2026 dengan populasi sekitar 420 ekor ayam dan rata-rata produksi 350 butir telur per hari.
Kepala Desa Sarirogo, Yunan Faruk Effendi, menjelaskan bahwa penetapan lokasi kandang terjadi saat desa dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa dari pihak Kecamatan Sidoarjo. Yunan menyebut saat penetapan lokasi, Pj Kades, BPD, pengurus BUMDes, hingga Kepala SDN Sarirogo turut melakukan survei dan menyetujui lokasi dekat sekolah tersebut.
”Saat itu ada dua pilihan lokasi, dan yang disetujui bersama justru yang dekat sekolah. Memang diakui keberadaan kandang ini sangat mengganggu proses belajar mengajar,” kata Yunan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.
Yunan menambahkan, kesepakatan itu dipicu janji pembinaan dari pihak Telkom. Pihak pembina mengarahkan pembelian alat khusus pengolah ternak yang diklaim mampu meredam bau kotoran. Namun, karena harga alat sangat mahal dan melampaui anggaran desa, program tersebut macet. Pihak BUMDes sempat diarahkan mengajukan proposal bantuan ke dinas terkait, namun hingga kini belum ada realisasi.
Tingginya biaya operasional tidak sebanding dengan harga jual telur di pasaran.
”Satu sak pakan 50 kg habis dalam sehari dengan biaya sekitar Rp500 ribu. Sementara harga telur sempat anjlok ke Rp20 ribu per kg dan kini hanya Rp24 ribu per kg. Hasil penjualan tidak mampu menutup biaya produksi, bahkan pengelola BUMDes saat ini bekerja tanpa gaji,” ungkap Yunan.
Atas kondisi yang dinilai serba merugikan ini—baik dari sisi kesehatan lingkungan sekolah maupun finansial desa—warga mendesak agar kandang ayam tersebut segera direlokasi ke tempat yang jauh dari pemukiman dan fasilitas pendidikan. (cj)
