Cakra – Sidoarjo: Para pengusaha korban terdampak lumpur Lapindo melakukan rapat kordinasi di pendopo kabupaten, Senin (8/1) siang, setelah permohonan surat untuk pencairan dana talangan mendapat respon positif dari Menkopolhukam, Prof Machfud MD.
Rapat kordinasi yang difasilitasi PJ Bupati Sidoarjo Dr Hudiyono tersebut berjalan penuh harapan setelah selama 14 tahun tidak ada kepastian nasib dana talangan yang seharusnya diterima.
Menko memberi perhatian khusus terhadap nasib korban terdampak. Dengan meminta dokumen lengkap soal ganti rugi yang belum selesai. Para pengusaha akan berbondong Rabu besok ke Jakarta untuk mengawal dokumen mereka yang dibawah PJ Bupati Hudiyono ke kantor Menko. Dipahami oleh korban, bahwa Menko hanya bersifat kordinasi dan aplikasinya dilimpahkan ke Mendagri. Namun mereka menemukan harapan setelah selama ini pintu untuk mendapatkan penyelesaian selalu gagal total.
Basuni, salah satu korban terdampak mengatakan, berbagai upaya untuk mendapatkan haknya yang sudah dianggarkan pemerintah pusat melalui dana talangan sebenarnya tinggal mencairkan saja karena sudah masuk dalam APBN sejak 2018 lalu. Kendalanya tidak ada yang mau bertanggungjawab terhadap pencairan dana tersebut lantaran muncul isu bahwa urusan ganti rugi korban terdampak sudah dinyatakan selesai. “Yang selesai itu ganti rugi 20%. Kalau itu memang sudah selesai. Tapi sisanya yang 80% sampai kini belum dibayar, ” ujar Ritonga, salah satu pengusaha yang pabriknya ditenggelamkan lumpur Lapindo.
Upaya menemui pejabat tinggi di Jakarta berakhir dengan kegagalan. Mulai dari mendagri, Menteri PU, menkeu, DPR RI tidak ada yang dapat membantu. Karena itu tadi beredarnya isu bahwa urusan ganti rugi sudah dinyatakan selesai.
