Sidoarjo: Saat ini TPA Jabon perlu diantisipasi karena tingginya volume sampah masyarakat yang tidak seimbang dengan daya tampung TPA.
Ketua komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, Rabu (22/9) siang, meminta agar pelayanan sampah berbanding lurus dengan retribusi yang dihasilkan. Retribusi sampah bisa menghasilkan Rp 5,5 miliar dari target Rp 1 miliar. Sayangnya pelayanan jauh dari memuaskan.
Informasi terakhir yang didapat, sampah di desa banyak yang tidak terangkut. “Hampir semua desa kondisinya sama,” ujarnya. Biasanya desa dapat membuang 3 – 4 truk sampah ke TPA Jabon. Tapi kini truk hanya mengangkut satu kali saja. Tidak diketahui berapa nasib sampah yang tidak terangkut.
Jumlah truk sampah yang dimiliki dinas DLHK hanya 60 an truk, padahal idealnya satu desa dilayani satu truk. Bila ada 350 an desa berarti harus ada 350 truk.
Persoalan terberatnya daya tampung sampah di TPA Jabon sudah melebihi kapasitas. Bila tidak ada gerakan pengendalian sampah, akan timbul bom sampah di mana-mana.
Masyarakat harus di edukasi cara memilah dan memilih sampah sebelum dibuang ke TPA. Pemilahan sampah kering dan basah harus dimulai dari bawah. Namun gerakan seperti ini harus dimulai dari atas, digerakkan oleh pimpinan daerah. Lalu turun ke camat dan desa sampai akhirnya dipahami masyarakat sebagai budaya.
Menurut wakil rakyat dari Dapil Jabon ini, tanpa sebuah gerakan seperti ini menurut ia hanya menunggu waktu saja saat masyarakat membuang sampah seenaknya.
Dia juga meminta TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) diaktifkan dan ditambah. TPST ini akan memfilter sampah sebelum dibuang ke TPA. “Cara ini akan mengurangi beban TPA Jabon,” tekannya.
Saat ini TPA Jabon seperti jadi sapi perah. Retribusi dikejar tapi minim pelayanan.(hds)
