Fraksi PKS dan Golkar, Nasdem – Demokrat menjadi Fraksi yang sangat kompromis dalam rotasi AKD DPRD Sidoarjo. Ketiga partai ini tidak menggebu-gebu memburu jabatan pimpinan AKD.
Seperti yang dikatakan Warih Andono kepada saya, “Aku dadi anggota biasa gak opo sing penting bertahan di komisi A”. Penegasan warih merefleksikan kesederhanaan seorang pemimpin, untuk apa jabatan bila dia tidak mampu berkiprah di masyarakat. Tarohan nya adalah melayani masyarakat, bukan memburu jabatan. Kira-kira begitu.
PKS-golkar-Nasdem/Demokrat sama2 memiliki 4 kursi, kali ini merasakan sama rata sama rasa. Dalam rotasi AKD (Alat Kelengkapan Dewan) masing2 mendapat jatah satu kursi pimpinan. Golkar yang awalnya memiliki 2 jabatan, kini tinggal satu di sekretaris komisi B, Arief Bachtiar. PKS juga satu di wakil ketua Bapemperda, nasdem/Demokrat dapat satu sebagai sekretaris komisi A.
Dengan cara ini jalan kompromi telah menciptakan keadilan. Justru menjadi tidak adil, bila ada satu Fraksi mendapat jatah 2 pimpinan.
Di sini yang menarik adalah kecerdikan Fraksi PAN, Fraksi pemilik 5 kursi ini mendapat 3 jabatan pimpinan. Selisihnya hanya satu di banding 3 Fraksi tadi. Tapi yang diperoleh PAN lumayan mantap. PAN meraup 3 kursi. Mungkin karena rumus komposisinya sudah benar.
Namun dalam politik rumus seperti ini bisa tumbang oleh jalur kesepakatan. PAN diuntungkan oleh posisi Emir firdaus sebagai pimpinan DPRD yang cermat dan cerdik dalam memainkan situasi seperti ini.
Lebih menarik lagi adalah melorot nya Sullamul Hadi Nurmawan dari kursi ketua komisi A menjadi anggota di komisi B. Kalau soal ini saya memilih tiarap beropini karena sudah menjadi isu yang sangat sensitif di tubuh DPC PKB Sidoarjo.
