Sidoarjo, 14 November : Media harus membangun narasi mencerdaskan dan bertanggungjawab terhadap tulisannya dan ikut mendidik masyarakat. Jangan malah membuat gaduh dengan hasutan dan fitnahan karena tulisan itu bisa memecah kedamaian dan ketenangan masyarakat.
Direktur Center for Participatory Development (Cepad) Indonesia, Kasmuin mengatakan, sebuah berita yang disiarkan beberapa media online pekan ini mengusik dirinya untuk mengkritisi media tersebut. Dalam tulisan berita digambarkan seolah-olah ada pertemuan anggota DPR RI dari Dapil 1 Jatim dengan anggota Panwascam se kabupaten Sidoarjo di sebuah villa di Pasuruan. Di berita itu tidak dijelaskan materi pertemuan, dan targetnya apa. Berita semacam ini sungguh menggelikan.
Ia mengharapkan masyarakat jangan mudah mempercayai berita maupun informasi yang bisa bikin gaduh.
“Terutama untuk pengamat politik yang seharusnya memberikan wawasan ke masyarakat jangan membuat komentar yang membuat situasi tambah panas,” jelasnya.
Dia mencontohkan, salah satu pengamat politik Baihaqi yang berkomentar tentang dugaan adanya pertemuan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu anggota DPR RI.
“Komentarnya sangat menggelikan, karena narasumber yang berkomentar di berita itu tidak menyebut jelas siapa anggota DPR RI yang dimaksud. Sedangkan yang membahayakan, komentarnya itu bisa menyulut situasi panas di Sidoarjo,” ujar Kasmuin.
Lebih lanjut Kasmuin menambahkan, gawe politik masih agak jauh menuju Pemilu 2024. Apalagi Panwascam baru saja dilantik. Karena itru diharapkan tidak membuat statemen yang bisa memperkeruh kondisi politik di Sidoarjo.
“Ini membahayakan sekali, karena bisa menyulut situasi yang tidak kondusif,” jelasnya.
Karenanya, Kasmuin berharap, komentar yang diumbar di publik, harus bisa memberikan pendidikan politik yang cerdas dan valid.
Karena jika hanya berkomentar berdasar dugaan, maka itu yang membahayakan.
Seperti diketahui, pengamat politik dari Arci Baihaqi mengungkapkan jika ada dugaan pertemuan Panwascam bertemu dengan salah satu anggota DPR RI. Karena itu dia meminta Bawaslu Sidoarjo untuk secepatnya memproses.
Terkait dugaan pertemuan anggota DPR RI dan Panwascam itu, Baihaqi menyebut masyarakat dapat melaporkan dewan tersebut ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI.
Di sisi lain, anggota Panwascam Krian mengaku tidak ada mengetahui pertemuan Panwascam bersama anggota dewan pusat itu.
“Saya tidak tahu sumbernya dari mana,” ujar Imam.
Senada dengan Imam, Muhaimin Kholid Panwascam Sidoarjo menyatakan tidak tahu jika ada pertemuan itu.
“Kok gak ada pertemuan semacam itu. Coba kroscek ke Bawaslu saja,” tutur Muhaimin.
Terpisah, Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid menyatakan, hingga saat ini tidak ada laporan terkait adanya dugaan pertemuan anggota DPR RI dengan anggota Panwascam. “Belum ada laporan tidak ada,” ucapnya. (hs)
