Sidoarjo – Cakrajatim.com: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo dari BPHTB yang kenaikannya melesat 100% menambah keyakinan PAD Sidoarjo di tahun-tahun ke depan dari sektor ini dapat diandalkan.
Penerimaan pajak 2022 bahkan sudah melebihi target. Dari target Rp 1,068 triliun, realisasinya bisa mencapai Rp 1,215 triliun. Capaian tersebut menjadi rekor terbesar sepanjang sejarah.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Imron Mawardi mengatakan, salah satu yang menarik adalah pertumbuhan PAD Sidoarjo dan kekuatan APBD-nya. Tahun 2023, rencana APBD mencapai Rp 5,21 triliun dengan pendapatan Rp 4,76 triliun. PAD diharapkan bisa mencapai Rp 1,93 triliun atau sekitar 37 persen APBD.
“Sisanya, tentu saja, dari dana transfer. Dari pemerintah pusat Rp 2,36 triliun dan transfer antardaerah Rp 462 miliar,” katanya.
Dari mana PAD Rp 1,93 triliun ? Tentu, yang utama adalah dari pajak daerah. Tahun 2023 ini, pajak daerah ditargetkan bisa menyumbang Rp 1,13 triliun. Retribusi hanya diharapkan bisa menyumbang Rp 55 miliar dan setoran dari badan usaha daerah Rp 106 miliar. Sisanya dari pendapatan asli daerah yang sah, Rp 460 miliar.
“Pajak daerah memang menjadi kekuatan utama pendapatan Sidoarjo. Dua tahun selama kepemimpinan Bupati Muhdhor, pajak menunjukkan pertumbuhan signifikan,” jelasnya.
Yang menarik, semua jenis pajak daerah bisa disebut telah pulih. Bahkan melampaui capaian tertinggi sebelumnya. Semuanya juga melampaui target APBD. Secara keseluruhan perolehannya melampaui 13 persen. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) malah melampaui 32,7 persen (Rp 440,56 miliar).
Imron menegaskan, keberhasilan ini tentu patut diapresiasi. Sebab, kondisi perekonomian sebenarnya belum benar-benar pulih. Banyak industri di Sidoarjo belum kembali normal. Belum mencapai kapasitas seperti sebelum pandemi Covid-19.
Namun, ada sektor industri tertentu yang luar biasa tumbuh. Properti, misalnya. Ini bisa dilihat dari catatan BPHTB. Yang bukan penerimaannya saja yang meningkat dari Rp 350 miliar menjadi Rp 440 miliar (25,7 persen). Tapi juga jumlah transaksinya yang mencapai 33 ribu. Dari yang biasanya di bawah 20 ribu.
Di Sidoarjo, BPHTB merupakan kontributor terbesar pajak daerah. Disusul Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan PBB yang tahun lalu menyumbang Rp 332 miliar dan Rp 289 miliar. Jika dipersentase, BPHTB menyumbang sekitar 34,13 persen dan PPJ 30,5 persen. Sementara PBB berkontribusi sebesar 24,77 persen. PBB sebenarnya bisa memberi kontribusi lebih, namun selama ini pencapaian perolehannya hanya sekitar 60 persen dari potensi.
Menurutnya, sebagai kabupaten penyangga Surabaya, pajak restoran dan hotel Sidoarjo juga berkontribusi cukup tinggi. Tahun lalu, pajak restoran menyumbang Rp 89 miliar dan hotel Rp 20 miliar.
“Kedua pajak ini akan meningkat seiring dengan pulihnya ekonomi,” imbuh Wakil Dekan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga itu.
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suryono mengatakan, peningkatan jumlah PAD dari sejumlah sektor pajak karena dukungan dan komitmen yang kuat dari Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. Khususnya dalam hal pengembangan infrastruktur. Dengan fasilitas layanan infrastruktur yang memadai, maka investasi akan meningkat dan memulihkan perekonomian Sidoarjo.
“Pembangunan dirasakan bersama, pajak kita mendanainya,” ucapnya.
Ari menambahkan, pengoptimalan perolehan pajak terus dilakukan dengan berbagai inovasi. Salah satunya dengan melaunching SPPT-PBB secara virtual. Kini pemberitahuan SPPT-PBB dilakukan secara digital melaui email maupun WhatsApp.
Layanan tersebut memudahkan perusahan maupun masyarakat untuk mengecek tagihan SPPT PBB P2 sekaligus pencetakannya. “Kami juga telah menyelesaian sistem virtual pajak daerah lainnya, pajak hotel, restoran, reklame, virtualisasi pajaknya sudah kita selesaikan tahun 2022,” jelasnya. (di)
