SIDOARJO – 22 Desember: Pemkab Sidoarjo harus mengambil keputusan bijak dalam menyelesaikan masalah pedagang dan pemotongan unggas di pasar Taman dan Sepanjang. Ini urusan perut dan dapur yang tidak bisa dilihat dari benar dan salah.
Wakil Ketua komisi C DPRD Sidoarjo, Anang Siswandoko, kamis (22/12) menegaskan, pedagang unggas tidak bisa disalahkan karena saat awal menenpati lahan itu tidak ada yang melarang. Sebaiknya jangan menengok ke belakang, ia mengajak Pemkab untuk mencari lahan pengganti yang layak bagi mereka.
Rabu kemarin puluhan pedagang mendatangi kantor DPRD Sidoarjo, guna mengadukan keluhan terkait penutupan pasar pada awal Desember 2022 lalu.
Anang berharap lahan pengganti itu yang dekat dengan lokasi sekarang. Kalau dipindah ke Krian, terlalu jauh. ‘Pelanggan mereka akan kabur semua kalau pindahnya kejauhan, ” Ujarnya.
Dalam pertemuan hearing di ruang komisi B tersebut, mereka menyampaikan aspirasinya di hadapan kepala Disperindag Widyantoro Basuki, Kepala Dinas Kebersihan Sidoarjo, M.Bahrul Amiq dan anggota Komisi B dan C DPRD Sidoarjo.
Imam selaku koordinator pedagang pemotongan unggas menyampaikan para pedagang banyak mengeluh soal nilai penjualan yang menurun, dikarenakan banyak para pelanggan yang enggan berbelanja di pasar Sepanjang.
“Sejak ditutupnya rumah potong unggas pada tanggal 7 Desember 2022 itu, omzet para pedagang menurun mas karena pengunjung di pasar sepi. Biasanya pengunjung itu berbelanja yang lain kalau mereka menunggu unggas dipotong,” Ungkapnya.
Maka dari itu para pedagang berharap ada solusi yang bisa diberikan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, melalui wakil rakyat agar para pedagang pemotongan unggas bisa berjualan lagi.
“Kami kesini untuk menyampaikan nasib kami, karena dengan berpindahnya pemotongan di Krian, maka pelanggan kami juga menurun drastis,”jelas Imam.
Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto dari Fraksi Gerindra, mengatakan pihaknya menampung seluruh aspirasi dari pedagang pemotongan unggas ini.
Untuk solusi terbaik, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan dinas terkait.
“Tentu kita tidak bisa memutuskan sepihak persoalan ini, kita akan lakukan pertemuan dengan Dinas terkait, agar ada solusi yang paling terbaik,” tuturnya. (cak)
