Sidoarjo, Cakrajatim.com
Bulan September ini adalah puncak cuaca panas akibat El Nino. Banyak kekeringan melanda persawahan dan menghantui panen mauopun masa tanam berikutnya. Ternyata harga beras dunia juga terdampak.
Bank Dunia mencatat, Thailand pengekspor pemasok beras impor utama untuk Indonesia, pada semester I-2023 harga beras cenderung naik, hingga mencapai US$ 514 per ton pada Juni 2023. Meningkat 0,8% dibanding bulan sebelumnya (month-on-month/mom), lebih mahal 15,8% dibanding setahun lalu (year-on-year/yoy), dan mencapai rekor tertinggi sejak 2021. Sementara, rata-rata harga beras Vietnam mencapai USD 508,24 per ton pada Juni 2023.
India penyuplai beras terbesar di dunia, sudah menghentikan ekspor berasnya yang pasti berdampak ke pasar beras dunia termasuk Indonesia. Vietnam pun berbuat serupa. India melarang ekspor sejak 20 Juli lalu sebagai upaya mengendalikan harga pangan yang tinggi. Dampaknya harga beras melonjak ke level tertinggi dalam 12 tahun .
Indeks Harga Beras Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) untuk Juli naik 2,8% menjadi 129,7 poin.
Angka tersebut naik 19,7% dibandingkan tahun lalu, dan nilai nominal tertinggi sejak September 2011.
FAO menyebut kenaikan harga paling tajam dialami Thailand. Stop ekspor ini membuat harga yang sudah tinggi melonjak lebih tinggi lagi dan bisa memperburuk kerawanan pangan bagi negara-negara yang sangat bergantung pada beras. Harga beras mencapai level tertinggi dekade ini. Analis meramalkan harga ini bisa naik lebih tinggi lagi. Kemungkinan indeks harga beras FAO meroket di akhir Agustus 2023 ini, dikutip dari CNBC International.
Tim Riset CNBC Indonesia mencatat harga beras meningkat drastis setahun terakhir. Grafik Juli 2022 masih berada di Rp11.750 per kg, sedangkan harga pada Agustus menjadi Rp 13.550.
Kemarau Kering
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), melaporkan ancaman El Nino berpuncak pada bulan Agustus dan September ini. Musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun 2020, 2021, dan 2022. dan 63% wilayah Indonesia sedang berjuang mengatasi kemarau. Pengalaman pada tahun 2019, fenomena alam ini menyebabkan penurunan curah hujan dan kondisi yang lebih kering dari biasanya.
Kekeringan ditandai dengan menurunnya debit air sungai, berkurangnya tinggi muka air danau, waduk dan muka air tanah, berpotensi kurangnya sumber-sumber air.
Data Kementerian Pertanian mencatat, 27.000 hektare (ha) lahan pertanian di Indonesia mengalami kekeringan. Angka itu melonjak sepuluh kali lipat dibandingkan luas kekeringan di musim kemarau tahun 2022, yang hanya 2.700-an ha. Sebaliknya sekitar 14.000 ha lahan pertanian yang mengalami banjir, turun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 16.000 ha.
Pengalaman pada 2019, ketika Indonesia menghadapi El Nino, produksi padi turun 7,7% ke 54,6 juta ton. Sawah menghadapi banjir pada awal tahun dan kekeringan selama paruh tahun kedua. Penting sektor pertanian untuk memantau perkembangan cuaca dan mengambil langkah-langkah tindakan pencegahan yang tepat.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bisa mencapai minimal 5% dari total kebutuhan nasional bulanan.
CPP dibutuhkan agar pemerintah bisa melakukan intervensi jika terjadi gejolak harga bahan pangan pokok di dalam negeri. Sampai Juni 2023, stok CBP untuk beberapa jenis komoditas masih di bawah target. Sampai 19 Juni 2023 pemerintah punya cadangan beras sekitar 600,8 ribu ton. Perkiraan kebutuhan beras nasional 2,57 juta ton per bulan, atau rasio stok cadangan beras pemerintah mencapai 23% dari total kebutuhan nasional bulanan. Ini sudah melampaui target minimal.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian mengungkapkan, potensi lahan sawah yang terdampak kekeringan mencapai 250-300 ribu hektare dari 730 ribu hektare yang disiapkan. Dan potensi kehilangan produksi padi sebagai dampak anomali iklim dapat mencapai 1 hingga 1,5 juta ton.
Irigasi pertanian pun hanya dapat melayani areal seluas 98.850 ha atau 13,5% dari luasan yang telah ditanami. Masih membutuhkan dukungan penguatan infrastruktur pertanian. Sesuai prioritas Presiden, infrastruktur itu diselesaikan tahun 2023 ini. Hal ini mencakup infrastruktur irigasi pertanian, asuransi pertanian, alat dan mesin pertanian serta Jalan Usaha Tani. (Putry Dya)
