Sidoarjo – Cakrajatim: Anggota MPR RI, H Sungkono, di depan masyarakat Tanggulangin, yang menghadiri sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara, Sabtu (13/11) petang, mengingatkan masih ada orang yang bermental miskin, meski kaya mengaku miskin untuk mendapat sumbangan dari pemerintah.
Tragisnya warga miskin yang selayaknya mendapat bantuan pemerintah malah terlupakan. Keadilan sosial akan berjalan dengan baik bila masyarakatnya bersikap jujur. Katakan mampu bila ekonominya mampu. ‘Jangan pura-pura miskin supaya diberi bantuan,’ ujarnya.
Pemkab harus memonitor bantuan Sembako atau KIS (Kartu Indonesia Sehat), BOS dan sebagainya agar tepat sasaran. Caranya dengan rutin melalukan update data warga miskin. Libatkan desa, RTRW dan para relawan untuk turun ke bawah karena mereka yang tahu mana warga kaya dan miskin.
Mungkin tahun lalu warga X ini kaya tetapi siapa tahu hidupnya kini sudah mapan. Begitu pula tahun kemarin si X ini kaya tapi sekarang miskin karena kena PHK. Nah data itu penting diketahui pemerintah agar bantuan yang turun dari pemerintah maupun swasta tepat sasaran.
“Anggaran untuk mendata warga miskin itu disediakan APBN/APBD kok. Dan anggarannya diserap, kenapa data warga miskin yang terbarukan masih menggunakan data lama. Ini aneh kan,” ujarnya.
Kondisi bangsa yang sedang tertekan ekonominya butuh persatuan dan keadilan. Keadilan akan tercipta bila masyarakat dan pemerintahannya jujur. Data warga miskin valid, maka keadilan bisa dirasakan. Rasa keadilan dimulai dari yang paling sederhana dulu yakni bagaimana membantu warga yang membutuhkan.
Anggota fraksi PAN di MPR RI, selanjutnya mengatakan, keprihatinan ekonomi membuat meningkatnya perceraian, anak putus sekolah dan PHK di mana-mana jangan sampai anak bangsa tercerai-berai. “Saat ini adalah cobaan bagaimana dalam situasi sesulit apapun kebhinekaan tetap dijaga,” pintanya.
Untuk warga Sidoarjo, tandasnya, sebetulnya harus bersyukur hidup di daerah yang maju. Mau ke Puskesmas butuh perjalanan 10-15 menit. “Saya pernah ke Papua, warga sakit yang mau berobat ke rumah sakit butuh perjalanan 6 jam karena jauhnya,” ujarnya.
Pada saat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi seperti ini seharusnya diharapkan kejujuran semua pihak. Pemerintahpun dalam membuat peraturan tujuannya baik tapi akibatnya tidak baik bagi masyarakat. Misalkan peraturan PPKM itu jangan represif tapi aturan ini dijalankan dengan penuh kearifan.
Ada video soal PKL yang diobrak-abrik Satpol PP yang menegakkan PPKM. Aturan PPKM memang baik untuk mencegah berkembangnya virus tapi penegakkannya jangan sampai merugikan mata pencarian pedagang. “Pokoknya jangan sewenang-wenanglah,” harapnya.
Hal yang paling diwaspadai para orang tua, menurut pengusaha Tanggulangin ini adalah pengaruh Sosmed pada anak. Banyak anak sudah kecanduan Sosmed pada saat usia sekolah dasar. Pengaruh Youtube yang tidak baik pada anak harus diawasi betul seperti ada tarian erotis, striptease dan video kekerasan dan sex.
“Saya juga sering melihat youtube tapi untuk menonton pelajaran pertanian dan perikanan. Youtube tidak semuanya buruk ada pula sisi positifnya. Pesan saya orang tua jangan lepaskan pengawasan terhadap anak,” kata H. Sungkono. (hdi)
