Sidoarjo cakrajatim.com: Meski sudah merdeka 78 tahun, ternyata masih banyak daerah di negeri ini yang mencatat gizi buruk, berakibat lahirnya anak-anak pendek dan kurang gizi (stunting). Secara nasional kasus stunting semula banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur dan Barat. Kini bahkan di kota Surabaya pun ditemukan stunting.
Pemkot Surabaya berhasil mengentaskan balita stunting secara cepat, hanya dalam waktu dua tahun, yakni tahun 2020 tercatat 12.788 balita stunting, di akhir 2022 menurun drastis menjadi 923. Data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, prevalensi angka stunting di Kota Pahlawan menurun signifikan. Pada tahun 2021, prevalensinya mencapai 28,9 persen ( 6.722 balita), di 2022 signifikan menurun hingga ke angka 4,8 persen (923 balita).
Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang mengalami penurunan stunting pada tahun 2022. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di Jatim mencapai 19,2 persen, kini turun ke angka 14 persen.
Walaupun prosentase stuntingnya tidak besar, tetapi karena penduduk Jatim besar maka efek agregatnya akan sangat besar di tingkat nasional. Itu sebabnya Jatim memang menjadi perhatian utama. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Masih terdapat tiga kabupaten/kota yang angka stuntingnya sangat tinggi di atas 30 persen. Sebaliknya 21 kabupaten/kota mencatat penurunan tajam di atas 18,4 persen. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mencatat penyebab stunting yang multi faktor, seperti masalah kesehatan ibu, bayi, remaja, dan juga perkawinan anak. Padahal berbagai upaya sudah dilakukan pencegahan berupa sosialisasi oleh PKK dan intervensi dini kepada remaja putri dengan peningkatan gizi.
Salah satu kabupaten yang stuntingnya tinggi yaitu Kabupaten Jember, sebesar 34,9 persen. Di daerah ini belum terbangun pemahaman yang sama antar pemangku kepentingan serta kurangnya ketersediaan alat kesehatan. Kader penyuluh pun masih lemah dalam komunikasi dan teknis pengukuran.
Kabupaten Bondowoso, stuntingnya 32 persen, disebabkan ketidakcocokkan data jumlah balita, kurangnya alat USG dan Antropometri yang belum merata di Puskesmas dan Posyandu. Jumlah tenaga kesehatan dan kader yang menangani pengukuran juga belum mencukupi. Seharusnya kedua alat itu tersedia di setiap puskesmas dan posyandu.
Kemiskinan Ekstrem
Seiring dengan stunting, tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Jawa Timur juga mengalami turun 2,59 persen. Capaian sangat baik dicatat Kabupaten Tulungagung, yakni 0 persen di tahun 2022. Bupati Tulungagung mengungkapkan upayanya yaitu mencegah kemunduran ekonomi melalui pengendalian pandemi Covid 19 dan distribusi jaminan sosial tepat waktu. Pendataan keluarga miskin dilakukan melalui aplikasi khusus ‘’Sipeka’’ (Sistem Penanggulan Kemiskinan Terintegrasi Tulungagung).
Pemenuhan air bersih, air minum, sanitasi, dan perbaikan jamban dan lingkungan juga diprioritaskan. Menko PMK mendorong agar Dana Desa bisa difokuskan untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting. Baik itu untuk program tambahan pangan, ataupun melalui program padat karya Dana Desa.
Jawa Timur merupakan provinsi ke-12 yang disisir permasalahannya oleh Menko Muhadjir. Hal yang sama dilaksanakan di Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Bengkulu, dan NTB. Terdapat 8 Kabupaten/Kota yang digali permasalahannya yakni Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lamongan, Ngawi, Jember, Tulungagung, dan Kota Batu.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menargetkan Jawa Timur sudah terbebas dari kemiskinan ekstrem akhir tahun 2023 atau ketika masa jabatan periode pertamanya. Angka kemiskiman ekstrem 0% ditargetkan tercapai akhir tahun 2023 ini. Hal itu selaras dengan target Presiden Jokowi untuk mencapai zero kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
Sampai akhir 2022 angka kemiskinan ekstrem di Jatim tersisa 1,8%, turun dari tahun 2021 yang sebesar 2,23%. Kota Mojokerto diutamakan karena hanya terdiri dari tiga kecamatan, menerapkan sistem aplikasi yang mampu menyajikan data by name by address.
(dya, hd)
